Kupang, NTT – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Simson Polin, mengikuti Rapat Paripurna ke-96 DPRD NTT yang membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari kebijakan anggaran daerah hingga lima rancangan peraturan daerah (Ranperda), Selasa (3/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Gubernur NTT bersama pimpinan DPRD Provinsi NTT.
Salah satu agenda utama rapat adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, rapat juga mengagendakan penyampaian tanggapan terhadap penjelasan gubernur mengenai tiga Ranperda Provinsi NTT.
Ketiga Ranperda tersebut meliputi penggalangan, penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana sosial dari masyarakat untuk penanganan fakir miskin; penyelenggaraan keolahragaan; serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.
Rapat paripurna juga mendengarkan penyampaian hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTT terhadap dua Ranperda yang telah dibahas.
Kedua Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dan Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi NTT.
Terkait pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, Simson menilai kebijakan anggaran daerah harus disusun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab agar setiap alokasi belanja daerah benar-benar mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
“Pembahasan APBD 2027 harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat dan diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat NTT. Anggaran daerah harus dikelola secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Simson juga menyoroti Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Menurutnya, regulasi tersebut harus menjadi landasan untuk memperkuat sistem pembinaan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda NTT untuk meraih prestasi.
“Ranperda tentang penyelenggaraan keolahragaan harus mampu memperkuat sistem pembinaan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, dan memberikan ruang bagi generasi muda NTT untuk meraih prestasi. Kita ingin olahraga NTT semakin maju dan mampu bersaing di tingkat nasional,” katanya.
Selain olahraga, Ranperda tentang penggalangan dan pengelolaan dana sosial masyarakat untuk penanganan fakir miskin juga dinilai penting. Regulasi tersebut diharapkan dapat memastikan pengumpulan dan penyaluran bantuan sosial berlangsung secara tertib, transparan, serta tepat sasaran.
Sementara itu, Ranperda mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah berkaitan dengan upaya mengoptimalkan sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Dua Ranperda yang telah dibahas Bapemperda, yakni tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi NTT, juga menjadi perhatian dalam rapat paripurna tersebut.
Simson menilai regulasi mengenai ketertiban umum dan pengelolaan DAS memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, serta berkelanjutan.
“Setiap regulasi yang dibahas harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, DPRD perlu mencermati substansi setiap Ranperda agar aturan yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan dan menjawab persoalan masyarakat,” tuturnya.
Melalui pembahasan APBD 2027 dan lima Ranperda tersebut, DPRD Provinsi NTT bersama pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pembangunan NTT secara berkelanjutan.
✒️: kl
