 |
| Anggota DPRD Kabupaten Sikka, Benediktus Lukas Raja (BLR), saat menyampaikan kritik terkait lambannya pembangunan jembatan di wilayah Lowolamba dan Loworegi. |
Jembatan Lowolamba Loworegi Sikka kembali jadi sorotan setelah bertahun-tahun tak kunjung dibangun, meski sudah berulang kali disuarakan di DPRD.
Maumere, NTT, 23 Maret 2026 – Kesabaran masyarakat kembali diuji. Akses jalan yang menjadi urat nadi kehidupan warga lumpuh setiap musim hujan, sementara pembangunan jembatan tak kunjung terealisasi.
Anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Fraksi PDI Perjuangan, Benediktus Lukas Raja (BLR), melontarkan kritik keras terhadap lambannya penanganan infrastruktur tersebut.
“Sudah 6 tahun saya menyuarakan ini di DPRD, tapi sampai hari ini belum ada realisasi. Ini bukan lagi soal program, ini soal kelalaian,” tegasnya.
BLR menyoroti dua titik utama, yakni Kali Lowolamba dan Kali Loworegi di ruas Simpang Kali Wajo menuju Woloara hingga batas Kabupaten Ende.
Hingga kini, kedua titik tersebut belum memiliki jembatan permanen, padahal menjadi akses vital masyarakat di wilayah Dapil IV.
Kondisi ini berdampak langsung pada Kecamatan Paga, Mego, Tanawawo, Nita, dan Magepanda.
“Kalau hujan turun, akses langsung putus total. Ini bukan kejadian baru, ini berulang setiap tahun,” ujarnya.
Selain itu, BLR juga menyoroti Jembatan Korobhera di wilayah selatan yang menghubungkan Kecamatan Paga, Mego, dan Lela.
Menurutnya, kondisi di titik tersebut juga memerlukan perhatian serius agar tidak mengalami nasib yang sama.
“Jangan sampai semua titik dibiarkan rusak dan jadi masalah tahunan,” katanya.
Masalah ini bukan hanya soal akses, tetapi juga menyangkut ekonomi masyarakat.
Distribusi hasil pertanian terhambat, aktivitas perdagangan terganggu, dan mobilitas warga menjadi terbatas.
“Kalau akses lumpuh, ekonomi ikut lumpuh. Ini fakta,” tegas BLR.
BLR mendesak Pemerintah Kabupaten Sikka segera mengambil langkah konkret, termasuk memperjuangkan anggaran ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
Namun ia mengingatkan agar hal ini tidak lagi berakhir sebagai janji tanpa realisasi.
“Infrastruktur ini kebutuhan dasar, bukan alat politik,” tegasnya.
Masalah ini bukan baru, tapi terus berulang.
Yang berubah hanya waktu, bukan solusi.
Dan masyarakat masih harus bertaruh dengan musim.
6 tahun bukan waktu yang singkat.
Suara sudah disampaikan, tapi belum didengar.
Jika ini terus terjadi, maka yang rusak bukan hanya jalan—
tapi juga kepercayaan masyarakat.
