Jakarta – Pemerintah Kota Kupang menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas komitmennya dalam memperkuat pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).
Penghargaan tersebut diterima pada Selasa (17/11/2026) dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kota Kupang dalam mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa, mulai dari pencegahan, deteksi dini, pengobatan hingga rehabilitasi bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan mental.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan jiwa dilaksanakan secara berjenjang melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama puskesmas.
Menurut Retnowati, puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani persoalan kesehatan jiwa di masyarakat.
Pelayanan tersebut mencakup deteksi dini melalui skrining menggunakan kuesioner Self Reporting Questionnaire (SRQ-20), Posyandu Jiwa, konsultasi awal, pemberian obat dasar, kunjungan rumah, hingga rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.
Sejumlah puskesmas di Kota Kupang juga mulai mengintegrasikan pelayanan psikolog klinis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental.
"Pelayanan kesehatan jiwa tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan. Kami juga melakukan kunjungan rumah untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan yang layak," jelas Retnowati.
Ia mengatakan, informasi mengenai warga yang mengalami gangguan jiwa diperoleh melalui berbagai sumber, baik dari pasien maupun laporan aparat kelurahan.
Dinas Kesehatan kemudian berkoordinasi dengan dokter dan psikolog untuk melakukan kunjungan langsung ke rumah pasien, terutama mereka yang mengalami kondisi berat, termasuk pasien yang masih mengalami pemasungan.
Dalam penanganan kasus tersebut, Dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan rumah sakit jiwa agar pasien memperoleh penanganan medis sesuai kebutuhannya.
"Kami tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Terutama bagi pasien yang sedang dipasung, kami melakukan koordinasi dengan dokter, psikolog, dan rumah sakit jiwa agar mereka bisa mendapatkan penanganan yang semestinya," ungkapnya.
Selain memastikan akses pengobatan, Pemerintah Kota Kupang juga memberikan perhatian terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan jiwa.
Dinas Kesehatan membantu pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien yang membutuhkan dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia di instansi tersebut.
Dengan demikian, keterbatasan ekonomi diharapkan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan jiwa.
Retnowati menjelaskan, pelayanan kesehatan jiwa di Kota Kupang dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yakni promotif dan preventif, kuratif, serta rehabilitatif.
Pada aspek promotif dan preventif, pemerintah melakukan penyuluhan kesehatan mental, edukasi untuk mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta meningkatkan ketahanan mental masyarakat.
Sementara itu, pelayanan kuratif dilakukan melalui pengobatan medis, psikoterapi, konseling, dan pemantauan rutin terhadap kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat.
Adapun pelayanan rehabilitatif diarahkan pada pendampingan psikososial dengan melibatkan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater serta psikolog yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui perjanjian kerja sama.
Program rehabilitasi juga diarahkan pada pemberdayaan berbasis masyarakat dan pelatihan kemandirian. Upaya ini diharapkan membantu ODGJ kembali menjalankan aktivitas sosial dan menjadi produktif.
Selain itu, pembiayaan konsultasi psikiater, psikolog, dan obat-obatan terkait gangguan jiwa juga dapat diakses melalui BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penghargaan dari Kementerian Kesehatan tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang inklusif, mudah diakses, dan berkelanjutan.
Penghargaan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan masyarakat. Setiap warga, termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa, berhak mendapatkan perhatian, pengobatan, pendampingan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara bermartabat di tengah masyarakat.✒️: *
