 |
| Warga Pulau Palue, Sikka, bersuara lantang atas infrastruktur rusak, abrasi, dan pendidikan memprihatinkan. Mereka menuntut keadilan pembangunan. (📷: AC) |
Maumere,NTT, 16 Juni 2025-Sebuah suara lantang menggema dari pulau kecil di utara Kabupaten Sikka, menembus sekat-sekat birokrasi dan politisasi pembangunan. Suara itu datang dari Selestinus Laba, tokoh masyarakat Kecamatan Palue yang juga Ketua DPC PSI dan mantan Kepala Desa Maluriwu.
Bukan sekadar keluhan, tapi jeritan keadilan dari sebuah pulau 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terpencil) yang selama ini diperlakukan seolah bukan bagian dari Nusa Tenggara Timur.
“Palue tidak butuh janji-janji yang diputar setiap musim kampanye. Kami butuh bukti, kami butuh keberpihakan nyata dari pemerintah. Kalau masih ada hati, datanglah dan lihat kami langsung,” tegas Petrus, menahan getir.
Tiga Luka Terbuka Palue
Dalam pernyataannya, Selestinus membeberkan tiga luka besar yang hingga kini menganga tanpa obat:
🛶 Tambatan Perahu Tak Layak, Aktivitas Ekonomi Lumpuh
Dengan populasi lebih dari 10 ribu jiwa, Palue hanya bergantung pada tambatan perahu seadanya. Transportasi laut yang jadi urat nadi kehidupan nyaris lumpuh karena infrastruktur yang tidak manusiawi. Masyarakat kesulitan keluar masuk pulau, logistik terganggu, dan harga-harga melambung.
🌊 Abrasi Mengerogoti Daratan, Sekolah & Kantor Terancam Ambruk
Setiap tahun, gelombang laut menggerogoti pantai utara Palue. Abrasi kini nyaris menyentuh fondasi sekolah SLTP, rumah warga, Kantor Camat, hingga Pos Polisi. Jika terus dibiarkan, hanya soal waktu hingga bangunan-bangunan penting ini rata dengan tanah.
📚 Sekolah Swasta SD dalam Keadaan Mengenaskan
Bukan hanya fisik bangunan yang memprihatinkan, tapi juga semangat belajar yang terkikis karena minimnya fasilitas. Anak-anak belajar di ruangan reyot, sementara para pemimpin sibuk dengan seremonial pembangunan di tempat lain.
Camat Palue: “Kami Sudah Bersurat ke BPBD, Bahkan Metro TV Turun, Tapi Tak Ada Tindak Lanjut”
Rudolfus Riba, ST, Camat Palue, membenarkan kondisi yang disampaikan Selestinus. Ia bahkan menambahkan bahwa sejak tahun 2022 hingga 2025, abrasi pantai utara Palue selalu terjadi setiap musim gelombang tinggi. Kantor camat hingga pelabuhan Oti Oa Ramba Langge menjadi korban tahunan.
“Kami sudah bersurat ke BPBD Kabupaten Sikka. Bahkan Metro TV sudah datang meliput dan bersurat langsung ke BNPB, tapi tak ada tindakan nyata. Sekarang kami hanya bisa pasrah. Kami warga negara kelas berapa, sampai harus menjerit dulu baru didengar?” tanya Camat Rudolfus, getir.
Jeritan ini bukan keluhan biasa. Ini adalah alarm keras dari pulau yang lama dipinggirkan oleh pembangunan provinsi dan pusat. Mereka tidak minta dikasihani, mereka menuntut hak yang sama: akses, perlindungan, dan pendidikan yang layak.
“Kami bukan orang pesisir yang buta. Kami tahu hak kami. Kami tahu ke mana uang negara seharusnya mengalir. Jangan lagi biarkan pulau seperti Palue jadi titik buta pembangunan,” tutup Petrus Laba dengan suara tajam.
Kini bola ada di tangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Apakah mereka akan tetap menutup mata, atau akhirnya menjawab jeritan dari pulau yang selama ini hanya dilihat dari peta—tapi tidak pernah benar-benar disentuh?
✏️: AC
