 |
| Dokter anestesi balas kritik pedas klarifikasi Pemkab Sikka soal RSUD TC Hillers. dr. Remidazon: “Janji tak sesuai realita, saya dilupakan.” (📷: AC) |
Maumere,NTT, 16 Juni 2025 – Menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang publik terkait keberadaan dokter anestesi di RSUD dr. TC Hillers Maumere, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan klarifikasi resmi sekaligus penegasan terhadap situasi layanan kesehatan di rumah sakit daerah tersebut.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada publik, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
1. dr. Remidazon, dokter spesialis anestesi non-ASN, selama ini bekerja berdasarkan kontrak tahunan. Namun sejak April 2025, yang bersangkutan memilih tidak lagi menandatangani kontrak tahunan dan meminta sistem kerja bulanan. Pihak manajemen RSUD menyetujui permintaan tersebut, dan kontrak bulanan berlangsung hingga Juni 2025.
2. dr. Efi, dokter spesialis anestesi berstatus ASN, telah resmi kembali bertugas di RSUD sejak 21 April 2025, dan terus menjalankan tugasnya sesuai ketentuan kepegawaian.
3. Guna memperkuat pelayanan, sejak Juni 2025, RSUD menerima tambahan satu dokter anestesi dari Pemerintah Pusat melalui program Penugasan Khusus Berbasis Tim (PGDS), yaitu dr. Yoga Syafrudin Nur, Sp.An-TI, yang kini sudah aktif dalam pelayanan.
Dengan keberadaan ketiga dokter tersebut, RSUD dr. TC Hillers memastikan bahwa pelayanan anestesi tetap berjalan normal dan optimal.
“Kami meminta semua pihak tidak menyebarkan informasi yang tidak utuh atau bernuansa politis. Pemerintah Kabupaten Sikka berkomitmen penuh menjaga keberlangsungan pelayanan medis, termasuk di bidang anestesi,” tegas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, ujarnya.
dr. Remidazon: “Saya Dipakai Saat Dibutuhkan, Lalu Ditinggalkan”
Sementara itu, dr. Remidazon yang dikonfirmasi media ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan fakta di lapangan.
“Waktu butuh saya, mereka memohon-mohon, bahkan minta bantuan saya untuk mencari dokter PGDS ke Kolegium Anestesi. Sekarang setelah dapat tambahan dokter, saya malah disudutkan dengan narasi yang tidak adil,” ujarnya dengan nada kesal.
Ia juga mengungkapkan adanya ketimpangan perlakuan dalam hal administrasi dan insentif:
- Insentif hanya dibayarkan satu bulan, dan itu pun nominalnya tidak sesuai dengan angka yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- dr. Efi disebut menerima insentif selama dua bulan.
Tunjangan pengganti tempat tinggal, yang seharusnya dibayarkan karena tidak tersedianya rumah dinas, hingga kini belum direalisasikan.
Ia merasa dijadikan “penenang” masyarakat dalam situasi krisis pada 14 April 2025, namun kini diperlakukan seolah tidak penting.
“Saya datang dan bekerja lebih dulu. Tapi sekarang justru saya yang seolah dilupakan. Janji tak sesuai realita,” tegasnya.
Evaluasi Diperlukan, Bukan Sekadar Klarifikasi
Klarifikasi pemerintah penting untuk menjaga kepercayaan publik. Namun respons dari dr. Remidazon juga menunjukkan adanya sisi lain dari pengelolaan SDM kesehatan yang perlu diperbaiki secara manusiawi dan profesional.
Publik menanti, apakah setelah klarifikasi ini, akan ada tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah substansial—bukan hanya sekadar mengatur narasi.
✏️: AC
