 |
| Ana Waha Kolin, Sekretaris Fraksi PKB sekaligus Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, memaparkan usulan pembangunan infrastruktur strategis mulai dari jalan, talut pantai, hingga rumah layak huni untuk mendukung Tour de NTT dan melindungi masyarakat dari abrasi serta banjir. |
Kupang, NTT — Sekretaris Fraksi PKB sekaligus Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi NTT, Ana Waha Kolin, SH, mengungkapkan serangkaian usulan infrastruktur strategis untuk pembangunan Nusa Tenggara Timur (NTT). Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama lima Kepala Balai dan satu Kasatker terkait, meliputi pembangunan jalan dan jembatan, penanganan abrasi melalui talut pantai, serta program perumahan layak huni.(11/8).
Ana menegaskan, pembangunan jalan menjadi prioritas karena berkaitan erat dengan pelaksanaan Tour de NTT, program unggulan Wakil Gubernur NTT Melki Laka Lena. Ia menyoroti ruas Watowiti–Waikalibing di Flores Timur yang menjadi titik nol Pulau Flores.
"Ruas ini sudah kita anggarkan di APBD murni 2025 sebesar Rp1,5 miliar, tapi jumlah ini terlalu kecil untuk mendukung Tour de Flores. Kita minta Balai Jalan dan Jembatan Wilayah NTT membantu lewat IJD 2025 agar koridor lintas utara Flores, dari Napung–Mali Muda–Jebak–Watowiti–Waikalibing, bisa tuntas," jelasnya.
Selain itu, Ana juga mengajukan perhatian untuk koridor lintas utara Pulau Timor, termasuk ruas Jalan Keliting–Nini Sakato (batas negara) dan ruas Jalan Maubesi–Mana Mas. Menurutnya, jalur ini memiliki peran penting tidak hanya untuk pariwisata, tetapi juga mobilitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Di luar sektor jalan, Ana menyampaikan kekhawatiran terhadap abrasi yang mengancam permukiman warga di pesisir. Ia mendorong Balai Wilayah Sungai untuk segera menyusun perencanaan talut pantai di tiga titik rawan di Flores Timur, yaitu Kelurahan Waibalun dan Kelurahan Lewolere (Kecamatan Larantuka), serta Desa Kolaka (Kecamatan Tanjung Bunga).
"Masyarakat di sana tidur sudah tidak nyaman lagi karena abrasi. Harus ada perencanaan dulu di 2025 agar fisik bisa dibangun di 2026," tegas Ana.
Usulan serupa juga disampaikan untuk Kabupaten Alor, di mana diperlukan penanganan abrasi di Kelurahan Wetabua (Kecamatan Teluk Mutiara) dan rehabilitasi Jembatan Watatutu di wilayah Barat. Kondisi jembatan yang ada saat ini kerap memicu banjir besar ketika hujan deras, sehingga meresahkan warga.
Tak hanya infrastruktur fisik, Ana juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rumah tidak layak huni di berbagai kabupaten di NTT. Program ini dinilai krusial untuk mengangkat kualitas hidup warga yang masih tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
Menurut Ana, hasil RDP kali ini cukup menggembirakan karena berbagai usulan mendapat respon positif. "Teman-teman balai cukup mensupport pembangunan sarana prasarana di NTT, khususnya jalan, jembatan, talut, dan perumahan, untuk bisa dibiayai lewat APBN. Harapan kami, usulan ini bisa masuk dalam pembiayaan tahun berjalan maupun perubahan 2025," pungkasnya.
✒️: kl
