 |
| Suasana diskusi strategis antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Universitas Nusa Cendana (Undana) di Ruang Rapat BKD NTT, Kupang, Kamis (5/3), yang membahas penerapan sistem manajemen kinerja berbasis cascading untuk memperkuat evaluasi kinerja ASN. |
Kupang, NTT – Cascading kinerja Undana kini menjadi referensi penting bagi Pemprov NTT dalam memperkuat sistem evaluasi kinerja ASN. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mengkaji penerapan sistem manajemen kinerja yang digunakan Universitas Nusa Cendana (Undana) untuk menciptakan birokrasi yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel.
Langkah ini dibahas dalam diskusi strategis yang diinisiasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT pada Kamis (5/3), yang mempertemukan jajaran pimpinan perangkat daerah bersama kalangan akademisi. Forum tersebut menyoroti pentingnya penerapan mekanisme cascading, yakni sistem yang menurunkan target kinerja organisasi hingga ke level individu aparatur.
Dengan sistem ini, capaian kerja setiap pegawai akan terhubung langsung dengan kinerja pimpinan dan tujuan strategis organisasi.
Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., yang hadir sebagai narasumber utama menegaskan bahwa sistem manajemen kinerja modern tidak lagi bersifat parsial atau berdiri sendiri.
Ia menjelaskan bahwa Undana telah menerapkan sistem cascading yang memastikan rencana strategis universitas diterjemahkan secara konkret hingga ke unit kerja terkecil.
“Jika unit di bawah tidak bekerja maksimal, maka nilai kinerja pimpinan juga akan ikut turun. Ini adalah esensi dari kerja tim. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kontribusi setiap individu yang terukur secara sistematis,” tegas Prof. Jefri di hadapan para pejabat Pemprov NTT.
Menurutnya, sistem ini membangun kesadaran bahwa keberhasilan organisasi bukan hanya tanggung jawab pimpinan, tetapi merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen.
Melalui pendekatan cascading, setiap ASN diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi memahami kontribusi nyata pekerjaannya terhadap target pembangunan daerah.
Sistem ini juga dirancang untuk memutus pola birokrasi lama yang sering bekerja hanya berdasarkan instruksi tanpa memahami arah strategis organisasi.
Dengan manajemen kinerja yang terintegrasi, setiap program dan aktivitas ASN harus berkontribusi langsung pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah.
Selain itu, sistem ini memungkinkan pimpinan memantau progres kinerja secara lebih transparan dan real-time, sehingga proses evaluasi menjadi lebih objektif.
Keterlibatan Undana dalam diskusi ini menunjukkan peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan di daerah.
Pengalaman Undana dalam mengelola organisasi akademik yang kompleks menjadi referensi penting bagi perangkat daerah dalam membangun sistem evaluasi kinerja yang lebih profesional.
Forum ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Pemprov NTT untuk merancang format evaluasi ASN yang lebih objektif dan berbasis kinerja nyata.
Dengan penerapan mekanisme cascading yang tepat, setiap ASN di Provinsi NTT diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai sasaran strategis pembangunan daerah.
Jika sistem ini diterapkan secara konsisten, maka reformasi birokrasi di NTT tidak hanya menjadi wacana, tetapi akan tercermin dalam budaya kerja aparatur yang lebih profesional, kompetitif, dan akuntabel.
✒️: kl
.
