Maumere, NTT, 16 Mei 2026 — Polemik dugaan penyimpangan proyek air minum perkotaan Perumda Wair’puan senilai Rp6,75 miliar kembali menggema di Kabupaten Sikka. Mandeknya penanganan kasus di aparat penegak hukum (APH) serta sikap diam para legislator aktif kini mulai dipertanyakan publik setelah mantan anggota DPRD Sikka kembali membuka suara.
Sorotan tersebut datang dari mantan anggota DPRD Kabupaten Sikka, Alfridus Melanus Aeng dan Wenslaus Wege, yang pernah terlibat langsung dalam Panitia Khusus (Pansus) Perumda Wair’puan tahun 2021.
Alfridus menegaskan bahwa hasil kerja pansus waktu itu menemukan sejumlah persoalan dengan nilai temuan mencapai sekitar Rp2,8 miliar dan telah diserahkan secara resmi melalui rekomendasi DPRD Kabupaten Sikka kepada Kejaksaan Negeri Maumere.
“Rapat itu saya masih ingat. Item-item pekerjaan juga masih saya ingat. Artinya, waktu itu sudah ada hasil dan tindak lanjut yang harus dikerjakan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wenslaus Wege mengungkapkan bahwa pansus saat itu menemukan banyak kejanggalan dalam proyek air minum perkotaan Perumda Wair’puan sehingga DPRD secara resmi mengeluarkan rekomendasi kepada Kejaksaan Negeri Maumere.
Menurut Wenslaus, Kepala Kejaksaan Negeri Maumere saat itu, Fatoni Hatam, bahkan sempat berjanji akan menuntaskan perkara tersebut dalam waktu dua minggu.
“Waktu itu Kajari Fatoni Hatam berjanji akan menyelesaikan dalam waktu dua minggu. Tapi kenyataannya sampai sudah beberapa kali pergantian pimpinan, kasus dugaan korupsi proyek air minum perkotaan Perumda Wair’puan justru berjalan di tempat,” katanya melalui sambungan telepon WhatsApp.
Ia pun mempertanyakan mengapa berbagai persoalan yang telah dilaporkan masyarakat maupun direkomendasikan resmi DPRD sering kali tidak menunjukkan perkembangan yang jelas di tingkat aparat penegak hukum.
“Mengapa setiap persoalan selalu mandek di APH?” tegasnya.
Di tengah polemik tersebut, muncul pula catatan kritis terhadap sikap para legislator aktif yang dinilai belum menunjukkan keberanian bersuara terkait kelanjutan penanganan kasus.
“Ketika mereka yang sudah tidak lagi berada di dalam sistem berani bersuara, lalu mengapa yang masih menjabat sekarang memilih diam?” menjadi pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan di tengah masyarakat.
Publik kini menanti sikap tegas aparat penegak hukum maupun respons dari para wakil rakyat yang masih duduk di kursi legislatif terkait mandeknya penanganan kasus yang telah bertahun-tahun menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Sikka.
✒️: Albert Cakramento
