Maumere, NTT– Sebuah kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi yang digelar warga di Waerhek, Desa Likonggete, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada 14 Mei 2026 mendapat intervensi aparat Babinsa.
Peristiwa itu memicu sorotan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah NTT yang mempertanyakan keterlibatan aparat TNI dalam ruang sipil masyarakat.
Berdasarkan keterangan warga, saat pemutaran film berlangsung, Babinsa Desa Nangahale mendatangi lokasi kegiatan dan meminta agar pemutaran dihentikan. Aparat tersebut disebut menyampaikan bahwa dirinya datang karena menjalankan “perintah atasan”.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah warga mengenai dasar pembubaran kegiatan yang berlangsung damai dan terbuka untuk umum.
Meski sempat mendapat tekanan, warga memilih tetap melanjutkan kegiatan hingga selesai. Film Pesta Babi diputar sebagai ruang belajar bersama untuk membahas konflik agraria, ketimpangan penguasaan tanah, serta pengalaman masyarakat mempertahankan ruang hidup mereka.
“Kami hanya menonton film dan berdiskusi soal kehidupan rakyat dan persoalan tanah. Tidak ada keributan. Tapi kenapa harus dibubarkan? Apa ancamannya bagi negara?” ungkap salah satu warga yang hadir.
KPA Wilayah NTT menilai tindakan meminta pembubaran kegiatan warga tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk pembatasan terhadap hak masyarakat untuk berkumpul, berdiskusi, dan memperoleh informasi.
Koordinator KPA Wilayah NTT, Honorarius Quintus Ebang, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan aktivitas pendidikan rakyat yang sah dan tidak melanggar hukum.
“Masyarakat mempunyai hak untuk berkumpul, berdiskusi, dan membangun kesadaran kritis atas persoalan agraria yang mereka alami.
Kehadiran aparat TNI yang meminta pembubaran justru memperlihatkan bahwa ruang belajar rakyat masih sering dicurigai,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan Babinsa dalam meminta pembubaran kegiatan sipil juga menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan aparat militer dalam ruang demokrasi masyarakat.
“Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kenapa kegiatan sipil warga harus direspons aparat TNI? Bahkan Babinsa sendiri mengaku menjalankan perintah atasan. Artinya ada instruksi tertentu terhadap kegiatan warga yang sebenarnya berlangsung damai dan terbuka. Ini problem serius bagi demokrasi dan kebebasan sipil,” lanjutnya.
KPA NTT juga menilai reformasi sektor keamanan seharusnya menempatkan aparat militer tidak masuk terlalu jauh ke ruang-ruang sipil warga negara.
Di tengah konflik agraria yang masih berlangsung di sejumlah wilayah NTT, negara dinilai seharusnya hadir melindungi hak warga, bukan membatasi ruang diskusi dan ekspresi masyarakat.
Kegiatan nobar akhirnya tetap berlangsung hingga selesai dalam suasana tertib dan damai. Setelah pemutaran film, warga melanjutkan diskusi mengenai pengalaman menghadapi konflik tanah serta pentingnya solidaritas masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah dan ruang hidup.
