 |
Maumere, NTT – Parkir Elektronik Maumere mulai menuai kritik dari para juru parkir (jukir) yang merasa dirugikan. Kebijakan digitalisasi parkir ini dinilai belum berpihak pada pekerja lapangan, terutama setelah muncul keluhan terkait upah yang berada di bawah standar UMK.
Seiring penerapan Parkir Elektronik Maumere, para jukir mengaku mengalami ketimpangan antara janji dan realisasi pendapatan. Salah satu jukir, Baret, menyebut awalnya mereka dijanjikan upah setara UMK sekitar Rp2,45 juta per bulan.
Namun kenyataannya, para jukir hanya menerima sekitar Rp1,5 juta per bulan.
“Awalnya kami dijanjikan upah setara UMK sekitar Rp2,45 juta. Tapi kenyataannya hanya Rp1,5 juta,” ungkapnya.
Kondisi ini memicu sorotan karena Parkir Elektronik Maumere seharusnya membawa dampak positif, bukan justru menurunkan kesejahteraan pekerja.
Selain soal upah, kebijakan penunjukan PT Globalindo sebagai pengelola parkir elektronik juga menuai kritik. Para jukir menilai kebijakan ini mengabaikan kontribusi mereka yang selama ini mengelola parkir secara manual.
“Kami sudah kerja dari nol, panas-hujan di jalan. Tapi saat sistem berkembang, justru diserahkan ke pihak luar. Kami seperti disingkirkan,” tegas Baret.
Situasi ini menimbulkan kesan bahwa Parkir Elektronik Maumere lebih menguntungkan pihak tertentu dibanding pekerja lokal.
Para jukir mendorong agar pengelolaan parkir tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta. Mereka mengusulkan agar pemerintah daerah melalui dinas terkait membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar pengelolaan lebih transparan dan berpihak pada tenaga kerja lokal.
Menurut mereka, jika dikelola langsung oleh pemerintah, maka pengawasan lebih jelas dan perlindungan terhadap jukir dapat ditingkatkan.
“Saya tidak menolak parkir elektronik. Itu kemajuan. Tapi harus ada keadilanKritik ke Pemerintah Daerah.
Kritik juga diarahkan kepada pemerintah daerah yang dinilai belum menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil. Modernisasi dinilai tidak boleh mengorbankan kelompok rentan yang menggantungkan hidup pada sektor informal.
“Sering bicara punya jaringan sampai pusat, tapi kalau kebijakan seperti ini, kami tetap yang jadi korban,” sindirnya.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sikka maupun pihak PT Globalindo terkait polemik Parkir Elektronik Maumere tersebut.
Digitalisasi memang tak terelakkan, tetapi keadilan sosial tidak boleh ikut tertinggal. Kebijakan yang baik adalah yang membawa kemajuan tanpa mengorbankan yang lemah.
Modernisasi boleh maju, tapi jangan sampai manusia yang bekerja di dalamnya justru mundur.
✒️: Albert Cakramento
