Kupang, NTT– Tim kuasa hukum Bupati Kupang menyatakan mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang. Tim hukum meminta proses penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti.
Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Semuel Haning, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Bupati Kupang, dalam keterangan pers di Kupang, Senin (16/11/2026).
Semuel mengatakan, pihaknya tidak menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Sebaliknya, tim kuasa hukum mendukung langkah aparat penegak hukum untuk mengungkap secara jelas apakah peristiwa yang dilaporkan benar terjadi atau tidak.
Menurut dia, penyelidikan diperlukan agar seluruh fakta dan bukti yang berkaitan dengan laporan tersebut dapat diketahui secara terang.
“Kami sepakat bahwa hukum harus ditegakkan. Biarlah semuanya terang benderang sehingga masyarakat bisa menilai berdasarkan bukti-bukti yang ada,” kata Semuel.
Ia menegaskan, dukungan terhadap proses penyelidikan juga berarti memberikan ruang bagi pelapor untuk menyampaikan bukti yang dimiliki serta memperoleh perlindungan hukum.
Di sisi lain, pihak yang dilaporkan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil selama proses hukum berlangsung.
Semuel menyatakan, tim kuasa hukum Bupati Kupang juga memiliki hak untuk menyampaikan bukti dan saksi kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Ia meminta agar seluruh pihak menghormati mekanisme hukum dan tidak membangun kesimpulan sebelum proses pembuktian dilakukan.
Semuel juga mengingatkan para politisi, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen publik agar menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Kritik dan masukan kepada aparat penegak hukum, menurut dia, merupakan hal yang dapat diterima sepanjang tidak keluar dari koridor hukum.
“Kerja aparat penegak hukum tidak berdasarkan tekanan-tekanan, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses hukum harus berjalan tanpa diskriminasi, baik terhadap pelapor maupun orang yang dilaporkan.
Semuel merujuk prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.
Minta Publik Menghormati Proses Hukum
Menanggapi berbagai komentar dan desakan di media sosial agar polisi segera mengambil tindakan, Semuel mengatakan pihaknya menerima kritik, masukan, maupun pendapat masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa penanganan perkara harus tetap mengikuti prosedur hukum dan didasarkan pada alat bukti yang sah.
Ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses pembuktian dan perlindungan hak para pihak.
Menurut Semuel, tujuan proses hukum bukan sekadar menentukan siapa yang benar atau salah berdasarkan opini publik, melainkan menemukan kebenaran melalui mekanisme peradilan yang adil.
“Kita sama-sama mendukung agar persoalan ini terang benderang. Bukan semata-mata untuk pembelaan diri, tetapi supaya ada kebenaran melalui proses hukum,” kata Semuel.
Tim kuasa hukum berharap aparat penegak hukum dapat menangani laporan tersebut secara profesional dengan tetap menjamin hak-hak semua pihak yang terlibat.
Dengan demikian, hasil penanganan perkara nantinya dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. ✒️: kl
