Kupang, NTT– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Paripurna ke-98 pada Selasa (10/11/2026). Rapat tersebut memuat penyampaian laporan hasil pembahasan Komisi III serta laporan Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Simson Polin, menyampaikan bahwa laporan Komisi III mencakup hasil pembahasan mengenai pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.
Selain itu, Komisi III juga membahas penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang serta pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat bagi penanganan fakir miskin.
Sementara itu, Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat menyampaikan laporan terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan.
Menurut Simson, berbagai agenda tersebut merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam mengawal kebijakan daerah agar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Rapat Paripurna ke-98 ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam mengawal kebijakan daerah. Pembahasan mengenai pengelolaan kekayaan daerah, pendapatan asli daerah, penanganan fakir miskin, hingga penyelenggaraan keolahragaan harus diarahkan pada kepentingan masyarakat,” kata Simson.
Ia berharap setiap rekomendasi dan rancangan peraturan yang dibahas dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong kemajuan Nusa Tenggara Timur.
“Kita berharap setiap rekomendasi dan rancangan peraturan yang dibahas dapat memberikan manfaat nyata serta mendorong kemajuan Nusa Tenggara Timur,” ujarnya. ✒️: kl
