Kupang, NTT – Organisasi Masyarakat Ikatan Paguyuban Flotirosa (IPF) Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan pendampingan kepada Sherly Puspawati Tade saat memenuhi undangan klarifikasi penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kupang Kota terkait dugaan tindak pidana penganiayaan di Kantor Koperasi Swastisari.
Ketua Umum IPF NTT, Joy Sadipun, mengatakan pendampingan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam memberikan perlindungan serta memastikan hak-hak hukum setiap warga negara tetap dihormati selama proses penegakan hukum berlangsung.
Dalam pernyataan resminya, Joy menegaskan bahwa proses hukum harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurut dia, setiap laporan dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia merujuk pada asas hukum Actori Incumbit Probatio atau Actori Onus Probandi, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pihak yang mengajukan suatu dalil memiliki kewajiban untuk membuktikannya.
"Siapa yang melaporkan adanya dugaan penganiayaan, maka laporan tersebut harus didukung dengan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh seseorang langsung dianggap bersalah hanya karena adanya laporan. Kita harus menghormati asas praduga tak bersalah," tegas Joy.
Menurut dia, proses penyelidikan maupun penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan objektif dengan mempertimbangkan seluruh fakta yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
IPF NTT juga meminta penyidik Polres Kupang Kota memeriksa seluruh bukti secara menyeluruh, termasuk keterangan saksi, rekaman kamera pengawas atau CCTV, serta bukti medis yang berkaitan dengan dugaan penganiayaan tersebut.
Joy menilai pemeriksaan terhadap seluruh bukti diperlukan agar penanganan perkara tidak hanya bertumpu pada keterangan sepihak, tetapi benar-benar didasarkan pada fakta yang dapat diuji secara hukum.
Selain memberikan pendampingan selama proses klarifikasi, IPF NTT menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut.
Joy mengatakan, apabila dalam proses hukum ditemukan bahwa laporan yang ditujukan kepada Sherly Tade tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan menimbulkan kerugian terhadap kehormatan maupun nama baiknya, IPF akan mendorong upaya pemulihan nama baik melalui mekanisme hukum yang berlaku.
"Apabila terbukti laporan tersebut tidak berdasar dan menimbulkan kerugian terhadap nama baik Saudari Sherly Tade, IPF akan mengawal dan menuntut pemulihan nama baik melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kami tidak ingin hukum dijadikan alat untuk merugikan atau mencemarkan kehormatan seseorang," ujar Joy.
Meski demikian, IPF NTT menegaskan tidak bermaksud mengintervensi proses penyidikan ataupun memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Organisasi tersebut menyatakan komitmennya untuk memastikan seluruh pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan memiliki kesempatan yang sama dalam proses hukum.
Joy menegaskan, pendampingan terhadap Sherly Tade bukan bentuk perlawanan terhadap proses penegakan hukum, melainkan upaya memastikan bahwa penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta keadilan. Hukum harus berdiri di atas fakta dan bukti, bukan asumsi maupun tekanan," katanya.
IPF NTT berharap Polres Kupang Kota dapat menangani perkara dugaan penganiayaan di Kantor Koperasi Swastisari secara cermat dan profesional sehingga seluruh fakta hukum dapat terungkap secara objektif.
Organisasi itu juga mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada kejelasan berdasarkan hasil penanganan perkara.
✒️: kl
