Kupang, NTT – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Simson Polin, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT Tahun Sidang 2026/2027, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT tentang hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2027.
Dalam laporan tersebut, total RAPBD Provinsi NTT Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp 5.212.003.321.000 atau sekitar Rp 5,21 triliun.
Anggaran pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2.400.000.000.000 dan pendapatan transfer sebesar Rp 2.812.003.321.000.
Sementara itu, rencana belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 5.000.401.874.036. Adapun pembiayaan daerah mencapai Rp 211.601.446.964.
Simson mengatakan, rencana anggaran yang telah dibahas harus disertai komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat untuk mengawal pelaksanaan setiap program.
“Anggaran yang sudah dibahas ini harus kita kawal bersama. Pemerintah dan DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan. Masyarakat juga perlu ikut mengawasi agar anggaran ini benar-benar memberikan manfaat,” kata Simson.
Ia berharap, penggunaan anggaran daerah dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kita berharap program-program pemerintah tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat. Pertumbuhan UMKM juga harus didorong sampai ke seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.
Menurut Simson, pengawalan terhadap pelaksanaan program menjadi bagian penting agar anggaran daerah dapat digunakan secara tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, RAPBD 2027 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur. ✒️: kl
