Kupang, NTT– Organisasi Masyarakat Ikatan Paguyuban Flotirosa (IPF) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Kepolisian Daerah NTT mengusut secara tuntas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.
Ketua Umum IPF NTT, Joy Sadipun, mengatakan penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan independen tanpa dipengaruhi jabatan maupun kekuasaan pihak-pihak yang terkait.
Menurut Joy, dugaan kasus tersebut telah menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, kehormatan jabatan publik, serta perlindungan terhadap perempuan.
IPF NTT meminta Polda NTT memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum. Organisasi tersebut juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk mereka yang menduduki jabatan publik.
“Jabatan adalah amanah, bukan tameng untuk menghindari hukum. Siapa pun yang dilaporkan, baik masyarakat biasa maupun pejabat publik, harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” kata Joy dalam pernyataan tertulisnya.
Selain mendesak pengusutan perkara, IPF NTT meminta perlindungan terhadap korban menjadi prioritas. Perlindungan tersebut mencakup pendampingan hukum, dukungan psikologis, serta jaminan keamanan selama proses hukum berlangsung.
Joy juga mengingatkan masyarakat agar menghormati privasi korban dan tidak menyebarluaskan informasi yang dapat mengungkap identitasnya.
IPF NTT turut meminta Polda NTT menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik secara proporsional. Namun, keterbukaan informasi tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan penyidikan dan hak-hak seluruh pihak yang terkait.
Joy menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mendahului proses hukum ataupun menghakimi seseorang. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan laporan maupun hak korban dalam memperoleh keadilan.
“Kami tidak sedang menghakimi seseorang. Kami sedang mempertanyakan bagaimana keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kebenaran harus diungkap, korban harus dilindungi, dan hukum harus berdiri di atas segala kepentingan,” ujarnya.
Ia menambahkan, IPF NTT akan terus mengawal persoalan tersebut melalui langkah-langkah konstitusional dan bertanggung jawab demi mendorong penegakan hukum serta perlindungan terhadap perempuan.
IPF NTT berharap penanganan perkara ini dapat dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai prosedur hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun pengaruh politik. ✒️: kl
