 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, murka soal izin PBG yang dipersulit. Ia tuding Dinas PUPR bermain anggaran dan ancam pimpin demo rakyat. |
Kota Kupang, NTT— Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos, melontarkan kritik keras terhadap Dinas PUPR terkait izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam Rapat Perubahan Anggaran DPRD, politisi PDIP itu menuding adanya praktik tidak transparan dan dugaan penipuan dalam penggunaan anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek).
“Dinas PUPR minta anggaran untuk Bimtek, tapi hasilnya tidak ada. Ini sudah menipu,” tegas Yeskiel di ruang sidang, Kamis (11/9/25).
Ia bahkan menyatakan siap memimpin aksi demonstrasi demi menuntut pemerintah agar izin PBG tidak dipersulit. Menurutnya, kebijakan yang terlalu kaku justru menjerat masyarakat kecil, karena pemerintah beralasan seluruh proses harus melalui aplikasi.
Yeskiel menilai PBG seharusnya menjadi salah satu sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kenyataannya, banyak rumah warga tidak memiliki izin karena aturan yang rumit, bahkan muncul dugaan adanya praktik setoran untuk memperlancar izin.
“Rakyat yang jadi korban. Pemerintah malah mengancam akan membongkar rumah-rumah yang tidak punya izin. Ini kebijakan yang tidak berpihak,” tambahnya dengan nada tegas.
Pernyataan keras Wakil Ketua DPRD ini membuka wacana publik tentang perlunya evaluasi sistem perizinan PBG. Regulasi yang dibuat untuk ketertiban tata ruang justru jangan sampai berubah menjadi beban bagi masyarakat.
Polemik izin PBG di Kota Kupang menjadi refleksi bahwa kebijakan publik harus dievaluasi agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
✒️: kl
