 |
| Simson Polin, Anggota Komisi IV DPRD NTT, mendorong Pertamina melakukan pemerataan pangkalan minyak tanah, pembangunan jober mini di Rote dan Sabu, serta pengawasan ketat distribusi BBM subsidi agar harga tetap terjangkau di daerah kepulauan. |
Kupang,NTT, 12 Agustus 2025 — Simson Polin, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTT dari Fraksi PSI, memberikan sejumlah usulan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Pertamina Kupang untuk mengatasi persoalan distribusi dan lonjakan harga BBM di wilayah kepulauan, khususnya Rote Ndao dan Sabu Raijua.
Dalam rapat tersebut, Simson mengapresiasi peningkatan pelayanan Pertamina yang dinilainya semakin baik. Namun, ia menyoroti fakta di lapangan bahwa distribusi minyak tanah dan BBM subsidi di beberapa daerah masih belum merata, sehingga harga di tingkat konsumen bisa melonjak dua hingga tiga kali lipat.
"Minyak tanah ini kebutuhan ibu-ibu. Di Rote kemarin harga sempat tembus Rp20.000–Rp25.000 per liter, padahal HET hanya sekitar Rp7.500. Bahkan ada Kecamatan yang tidak punya pangkalan sama sekali, sehingga warganya harus beli di Kecamatan lain dengan harga mahal," ungkap Simson.
Ia mencontohkan, dari 20 pangkalan minyak tanah di Rote, 16 berada di Kecamatan Lobalain, sementara 11 kecamatan lainnya harus berbagi empat pangkalan. Menurutnya, kondisi ini membuat subsidi dari pemerintah tidak tepat sasaran.
Simson mengusulkan agar pangkalan minyak tanah dibangun di seluruh kecamatan di setiap kabupaten. "Supaya semua masyarakat bisa menikmati subsidi pemerintah. Karena kalau distribusinya timpang, harga di lapangan bisa melonjak tinggi," tegasnya.
Selain itu, Simson menyoroti kendala distribusi BBM ke daerah kepulauan saat cuaca ekstrem. Ia mengungkapkan, gelombang tinggi di Selat Pukuafu kerap menghambat pengiriman ke Rote dan Sabu, bahkan pernah menyebabkan kapal tenggelam. Akibatnya, harga Pertalite di Rote bisa mencapai Rp20.000 per setengah botol dan solar juga melonjak tajam.
Untuk mengantisipasi hal ini, ia mengusulkan pembangunan jober mini di Rote dan Sabu. "Tanahnya sudah disiapkan Pemda sejak 2003. Kalau Pertamina mau investasi, lahan sudah ada. Ini penting supaya pas gelombang besar, BBM tetap tersedia karena ada penampungan di darat," ujarnya.
Simson juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan barcode pembelian BBM subsidi. Menurutnya, ada temuan di lapangan di mana barcode satu kendaraan bisa dipakai oleh kendaraan lain, sehingga subsidi tidak tepat sasaran.
"Harus ada koordinasi dengan Polres setempat. Motor dan mobil modifikasi tangki juga harus diawasi. Kalau tidak, masyarakat kecil yang benar-benar butuh malah tidak kebagian," tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Simson menyatakan dukungan penuh terhadap Pertamina dan mengajak masyarakat untuk ikut berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur BBM di daerah. "Kita mendukung penuh Pertamina supaya penyaluran BBM sampai ke pelosok, apalagi di daerah tertinggal seperti kami di kabupaten otonom," pungkasnya.
✒️: kl
