 |
| Fraksi Gerindra DPRD Kupang tekankan meski APBD 2025 berkurang Rp80,9 miliar, pelayanan publik harus tetap prima dan berpihak pada rakyat. |
Kota Kupang,NTT, 15 September 2025 — Fraksi Gerindra DPRD Kota Kupang menegaskan bahwa meski target APBD 2025 mengalami penurunan sebesar Rp80,9 miliar, pelayanan publik tidak boleh dikurangi. Hal ini disampaikan dalam Sidang Paripurna terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 serta Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Gerindra menyoroti bahwa perubahan anggaran bukan sekadar formalitas, melainkan langkah korektif yang harus digunakan secara strategis untuk memperkuat program prioritas, memperbaiki capaian kinerja, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan transparan, adaptif, dan akuntabel.
Fraksi Gerindra menilai bahwa penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp80,9 miliar dan belanja daerah sebesar Rp10 miliar harus dijadikan momentum bagi Pemerintah Kota Kupang untuk lebih kreatif, inovatif, dan tetap memegang teguh prinsip to govern is to serve.
“Kami berharap sensitivitas sosial benar-benar lahir dalam tubuh eksekutif maupun legislatif. Jangan biarkan rakyat berjuang dalam kesulitan, sementara para pelayan rakyat hidup dalam kemewahan,” tegas Fraksi Gerindra.
Fraksi Gerindra juga mendorong agar semangat kegotong-royongan masyarakat terus dibangkitkan, disertai kerja sama dengan pihak swasta, LSM, dan NGO. Kolaborasi ini diharapkan mampu menutupi keterbatasan anggaran pembangunan serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Gerindra akhirnya menerima Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Kupang Tahun 2025 untuk ditetapkan, dengan penekanan pada disiplin anggaran, efisiensi, serta fokus pada pelayanan publik.
---
Susunan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Kupang
1. Benyamin M. Mandala, SH – Ketua
2. Dance Bistolen, S.Pd – Sekretaris
3. Maria Rosalinda Uta Teku, SE., MM – Anggota
4. Christian Saeketu Baitanu, SH., MH – Anggota
5. Richard Elvis Odja – Anggota
Penurunan APBD bukan alasan untuk melemahkan pelayanan publik. Justru di saat anggaran berkurang, pemerintah harus hadir lebih kuat untuk rakyat.
✒️: kl
