 |
| Ilustrasi komik ini menggambarkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Rote Ndao dan Anggota DPRD Provinsi NTT Komisi IV yang bekerja searah memperjuangkan kepentingan rakyat di tengah krisis BBM dan pemadaman listrik. Di sisi lain, tampak simbol adu domba dan gonggongan politik yang merepresentasikan upaya-upaya lawan politik untuk merusak keharmonisan kerja sama tersebut. Warga dengan jeriken BBM dan lampu darurat menjadi penanda bahwa ketika kolaborasi diganggu, kepentingan rakyatlah yang paling dipertaruhkan. |
Oleh: Pemazmur Jalanan
Krisis BBM dan pemadaman listrik yang berulang di Rote Ndao telah menciptakan keresahan nyata di tengah masyarakat. Namun di balik situasi sulit itu, publik juga menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi dan patut diapresiasi: kolaborasi yang solid antara Pemerintah Daerah Rote Ndao dan Anggota DPRD Provinsi NTT Komisi IV dalam merespons persoalan layanan dasar.
Anggota DPRD Provinsi NTT Komisi IV, Simson Polin, bersama Bupati Rote Ndao Paulus Henuk dan Wakil Bupati Apremoi Dudelusi Dethan, tampil sebagai kolaborator yang bekerja dalam koridor kewenangan masing-masing. DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi dengan mitra strategis seperti PLN dan Pertamina, sementara pemerintah daerah memastikan kesiapan data, komunikasi lapangan, dan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat.
Model kerja ini memperlihatkan bahwa ketika kepemimpinan politik dan administratif berjalan seirama, persoalan publik tidak perlu dipertontonkan sebagai konflik, melainkan diselesaikan sebagai tanggung jawab bersama.
Namun justru di titik inilah muncul persoalan lain yang tak kalah serius: upaya-upaya sistematis untuk merusak keharmonisan kolaborasi tersebut. Tidak bisa dimungkiri, selalu ada pihak-pihak yang merasa terganggu ketika kerja nyata mulai terlihat. Bagi sebagian lawan politik, kolaborasi yang efektif justru dianggap ancaman terhadap kepentingan jangka pendek dan agenda tersembunyi mereka.
Narasi adu domba, bisik-bisik politik, hingga framing seolah-olah terdapat perbedaan kepentingan antara Bupati dan Anggota DPRD mulai dimainkan. Tujuannya jelas: memecah konsentrasi, merusak kepercayaan, dan menghentikan laju kerja kolaboratif yang saat ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Upaya semacam ini bukan hanya tidak etis, tetapi berbahaya. Ketika pemimpin daerah dan wakil rakyat diadu, yang paling dirugikan bukan mereka, melainkan masyarakat. Energi yang seharusnya digunakan untuk menekan PLN dan Pertamina agar memperbaiki layanan justru dialihkan untuk meladeni konflik yang sengaja diciptakan.
Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan BBM dan listrik di Rote Ndao tidak akan pernah selesai jika ditangani secara sektoral dan saling curiga. Ia membutuhkan kepercayaan politik, kesamaan visi, dan keberanian untuk berdiri di sisi yang sama: sisi rakyat. Dalam konteks ini, kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Komisi IV bukan masalah, melainkan solusi.
Sayangnya, keseriusan kolaborasi ini masih berhadapan dengan kinerja penyedia layanan strategis. PLN dan Pertamina belum sepenuhnya menunjukkan kecepatan dan kepastian layanan yang sebanding dengan dampak yang ditanggung masyarakat. Pemadaman listrik berulang tanpa jadwal transparan dan distribusi BBM yang tersendat terus menjadi catatan kritis.
Di sinilah kolaborasi kepemimpinan menjadi benteng. Ketika Bupati dan DPRD Komisi IV berdiri bersama, ruang bagi alasan normatif dan pembiaran menjadi semakin sempit. Dan inilah yang tampaknya tidak disukai oleh mereka yang berkepentingan merawat kekacauan.
Pepatah lama kembali relevan: anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Gonggongan itu kini bukan sekadar kritik kosong, tetapi juga upaya pecah-belah. Sementara kafilah yang harus terus berjalan adalah kepentingan masyarakat Rote Ndao—yang menuntut BBM tersedia, listrik menyala, dan negara hadir secara utuh.
Rote Ndao hari ini tidak kekurangan pemimpin yang mau bekerja bersama. Yang perlu dijaga adalah kehormatan kolaborasi itu sendiri, agar tidak dirusak oleh kepentingan politik yang sempit dan destruktif.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling ribut, melainkan siapa yang tetap berdiri bersama ketika rakyat membutuhkan kehadiran negara—tanpa terpecah, tanpa tergoda, dan tanpa meninggalkan kepentingan publik.
