 |
| Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Sikka dan tenaga kesehatan (nakes) PPPK paruh waktu di Ruang Sidang DPRD Sikka, Senin (20/4/2026). RDP berlangsung tegang dengan sorotan terhadap nasib ratusan nakes yang terancam akibat kebijakan yang belum jelas. |
Maumere, NTT –RDP Nakes PPPK Sikka berlangsung panas setelah 725 tenaga kesehatan (nakes) paruh waktu disebut berpotensi menjadi korban kebijakan yang belum jelas. Dalam forum yang digelar di DPRD Kabupaten Sikka, suara keras datang dari anggota DPRD, Yunus Noce Fernandez.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar angka, melainkan menyangkut nasib ratusan tenaga kesehatan yang selama ini berada di garda depan pelayanan publik.
Dalam RDP tersebut, Yunus Noce Fernandez menyoroti serius jumlah nakes terdampak yang mencapai 725 orang. Ia meminta pemerintah daerah tidak menganggap persoalan ini sebagai hal biasa.
“Ini bukan angka kecil. Kita bicara tentang hidup orang banyak,” tegasnya.
Situasi ini membuat RDP Nakes PPPK Sikka berubah menjadi forum penuh tekanan, di mana tuntutan kejelasan nasib nakes semakin menguat.
Yunus juga menyinggung janji kampanye Bupati Sikka terkait adanya “jaringan pusat” yang disebut-sebut mampu menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
Namun menurutnya, hingga saat ini belum ada bukti konkret dari klaim tersebut.
“Kalau memang ada jaringan pusat, harus dibuktikan. Jangan cuma janji,” ujarnya tegas.
Ia mengingatkan bahwa tanpa langkah nyata, ratusan nakes berpotensi kehilangan kepastian kerja dan penghasilan.
“Kalau kita pakai hati nurani, mereka butuh kejelasan. Jangan dibiarkan menggantung,” tambahnya.
Sedikit pahitnya, yang selama ini merawat masyarakat, justru kini sedang menunggu “dirawat” oleh kebijakan.
RDP masih menjadi ruang tekanan antara DPRD dan pemerintah daerah. Namun solusi konkret belum juga terlihat.
Ketika tenaga kesehatan mulai kehilangan kepastian, maka yang dipertaruhkan bukan hanya profesi—tetapi kemanusiaan.
