 |
| Aksi mimbar bebas LMND Sikka dalam peringatan May Day di Patung Kuda Gerek, Maumere, menyoroti nasib ratusan PPPK dengan upah rendah dan tunggakan gaji. |
Maumere, NTT, 1 Mei 2026 — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Sikka diwarnai aksi mimbar bebas yang digelar oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND Sikka). Aksi tersebut berlangsung di Patung Kuda Gerek, dan menjadi panggung terbuka untuk menyuarakan nasib 725 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dinilai jauh dari kata sejahtera.
Dalam aksi tersebut, massa secara bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti kondisi PPPK di Kabupaten Sikka. Mereka menilai kebijakan pemerintah daerah terkait skema kerja paruh waktu justru melahirkan bentuk ketidakadilan baru, khususnya bagi tenaga pelayanan publik seperti guru dan tenaga kesehatan.
Ketua EK-LMND Sikka, Rian Tapson, menegaskan bahwa kondisi yang dialami para PPPK sudah tidak manusiawi dan mencederai nilai keadilan sosial.
“Pengabdian guru dan tenaga kesehatan di pelosok tidak bisa dibayar dengan upah yang bahkan tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Ini bukan sekadar persoalan gaji rendah, tetapi bentuk eksploitasi yang nyata,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam mimbar bebas:
- Dari total awal 727 PPPK yang diangkat pada Januari 2026, kini tersisa 725 orang.
- Mereka tersebar di berbagai sektor pelayanan publik, termasuk 207 tenaga guru serta ratusan tenaga kesehatan di puskesmas dan desa.
- Para PPPK hanya menerima gaji sekitar Rp600.000 per bulan, jauh di bawah standar upah minimum.
Selain itu, terjadi keterlambatan pembayaran selama tiga bulan (Januari–Maret 2026) akibat persoalan administrasi dalam APBD.
Kondisi tersebut memicu kemarahan massa aksi yang menilai negara gagal hadir melindungi pekerja di sektor publik.
Dalam aksi tersebut, LMND Sikka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah:
- Evaluasi menyeluruh skema PPPK paruh waktu agar tidak menjadi celah eksploitasi tenaga kerja murah.
- Kenaikan gaji minimal Rp2,1 juta atau disesuaikan dengan standar upah minimum.
- Pengangkatan PPPK menjadi ASN penuh waktu secara bertahap melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
LMND juga menegaskan bahwa perjuangan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk memperjuangkan keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi.
May Day Jadi Alarm Keadilan Sosial
Aksi mimbar bebas ini menjadi refleksi keras pada peringatan May Day 2026 di Sikka.
LMND menyerukan pentingnya persatuan antara buruh, mahasiswa, petani, dan masyarakat kecil untuk melawan kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Kini, sorotan publik tertuju pada Pemerintah Kabupaten Sikka.
Apakah tuntutan yang disuarakan ratusan PPPK ini akan direspons dengan langkah konkret, atau kembali menjadi suara yang tenggelam tanpa solusi?
Satu hal yang pasti, May Day tahun ini telah menjadi alarm keras: ketidakadilan terhadap pekerja tidak bisa lagi ditutupi.
