Kota Kupang, NTT- Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak melalui Workshop Program Kesejahteraan Anak Terintegrasi yang digelar di Hotel Harper Kupang, Selasa (19/5). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari UNICEF, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, hingga lembaga pemerintah.
Turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, dr. Widya Cahya, Kepala Program GILI UNICEF Jakarta, Lani, Kepala UNICEF Perwakilan Nusa Tenggara, Yudistra Yewangu, serta Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Kupang menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Menurut Serena, ukuran keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana anak-anak tumbuh sehat, memperoleh akses pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar secara layak.
“Masih ada anak-anak yang mengalami stunting, belum mendapatkan imunisasi, bahkan belum memiliki identitas hukum. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal,” ujarnya.
Ia mengatakan, setiap anak memiliki hak untuk hidup sehat, memperoleh perlindungan, dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena itu, penyelesaian persoalan anak tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.
Pemerintah Kota Kupang, lanjutnya, sangat terbuka terhadap kerja sama dengan berbagai sektor, termasuk lembaga internasional, tenaga kesehatan, sekolah, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan keluarga.
Serena juga menyoroti tantangan pengasuhan anak di wilayah perkotaan, di mana kesibukan orang tua sering kali membuat perhatian terhadap tumbuh kembang anak menjadi berkurang.
“Peran orang tua sangat penting dalam memastikan anak-anak tumbuh dengan baik. Anak-anak membutuhkan perhatian, pendampingan, dan lingkungan yang mendukung,” katanya.
Ia berharap workshop tersebut tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan langsung di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala UNICEF Perwakilan Nusa Tenggara, Yudistra Yewangu, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari siklus kedelapan kerja sama UNICEF dan Pemerintah Indonesia dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan RPJMN 2025–2029.
Program ini difokuskan pada tiga pilar utama, yakni nutrisi, kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan anak melalui pemenuhan identitas hukum.
Menurut Yudistra, pendekatan lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan program agar layanan kepada anak dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. UNICEF juga mendorong integrasi layanan kesehatan dengan layanan administrasi kependudukan agar anak-anak tidak hanya memperoleh layanan kesehatan, tetapi juga akses terhadap dokumen identitas seperti akta kelahiran.
“Anak-anak yang tidak memiliki identitas hukum berisiko kehilangan akses terhadap layanan sosial dan perlindungan. Karena itu, integrasi layanan menjadi sangat penting,” jelasnya.
Program ini akan dilaksanakan di Kota Kupang dan Sumba Barat sebagai wilayah percontohan pengembangan model pelayanan kesejahteraan anak terintegrasi di wilayah perkotaan dan pedesaan.
✍🏼 Enjel Lasbaun
