Catatan Pinggir Fransiskus K. Bata
Ada kritik yang lahir dari kepedulian. Tetapi ada pula kritik yang perlu diuji kembali, terutama ketika kritik itu datang dari seorang politisi yang sebelumnya ikut berdiri di barisan yang sama ketika seorang kepala daerah diperjuangkan untuk memenangkan Pilkada.
Pernyataan bahwa Bupati Sikka Juventus Prima Kago hanya bekerja dengan “omong kosong” bukan sekadar kritik biasa. Pernyataan itu perlu diuji dengan pertanyaan sederhana: apa ukuran kerjanya? Apa indikatornya? Dan apakah seluruh proses pemerintahan selama masa jabatan dapat begitu saja dihapus hanya dengan satu kalimat politik?
Bupati tidak bekerja di ruang hampa. Pemerintahan memiliki program, anggaran, target, kewenangan, prosedur birokrasi, keterbatasan fiskal dan persoalan masyarakat yang tidak semuanya dapat diselesaikan dalam hitungan bulan. Karena itu, menilai seorang kepala daerah hanya dengan stigma “omong kosong” justru berpotensi menjadi penyederhanaan terhadap kerja pemerintahan.
Jika memang ada pekerjaan yang dianggap gagal, kritiklah dengan data.
Jika ada janji yang belum terpenuhi, tunjukkan satu per satu.
Jika ada kebijakan yang keliru, bongkar dengan argumentasi.
Tetapi jangan menggiring rakyat untuk percaya bahwa seluruh pemerintahan tidak bekerja hanya karena kepentingan politik sedang berubah arah.
Yang Perlu Diingat: Politik Memiliki Ingatan.
Ada satu pertanyaan yang lebih penting dan justru jarang dibicarakan.
Bukankah pada Pilkada sebelumnya, anggota DPR RI yang sekarang meminta rakyat agar tidak lagi memilih Bupati Juventus Prima Kago juga pernah memberikan dukungan secara langsung terhadap perjuangan politik sang Bupati?
Kalau dulu seorang calon dianggap layak didukung, bahkan diperjuangkan di hadapan rakyat, lalu hari ini dianggap tidak layak dipilih kembali, maka publik berhak meminta penjelasan secara jujur:
Apa yang berubah?
Apakah kinerja Bupati yang berubah?
Apakah fakta pemerintahan yang berubah?
Ataukah posisi politik yang berubah?
Rakyat bukan penonton yang boleh dipanggil ketika suara dibutuhkan, kemudian ditinggalkan ketika kepentingan politik telah selesai.
Rakyat juga bukan sekadar angka dalam perolehan suara.
Tentu saja, dukungan politik tidak berarti seseorang harus membela kepala daerah secara membabi buta. Seorang anggota DPR RI tetap memiliki hak untuk mengkritik pemerintah daerah.
Namun, kritik politik yang sehat harus dibedakan dari upaya mendelegitimasi seluruh kerja pemerintahan.
Jika seorang politisi pernah ikut mendorong rakyat memilih seorang kepala daerah, maka secara etis ia juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memastikan pemerintahan yang telah dipilih itu dapat bekerja sampai akhir masa jabatan.
Bukan berarti harus selalu membenarkan Bupati.
Justru sebaliknya: dampingi, koreksi, awasi, bantu carikan solusi, perjuangkan kepentingan Sikka di tingkat nasional, dan pastikan program-program daerah mendapat dukungan politik yang diperlukan.
Inilah makna tanggung jawab politik yang sesungguhnya.
Jangan hanya hadir ketika kamera menyala dan suara rakyat dibutuhkan.
Jangan hanya bersemangat mengajak rakyat memilih, tetapi ketika pemerintahan yang dipilih menghadapi persoalan, justru rakyat diminta meninggalkan tanggung jawabnya untuk bersama-sama mengawal pemerintahan tersebut.
Juventus Prima Kago tentu bukan manusia tanpa kekurangan. Pemerintahannya juga tidak mungkin sempurna.
Tetapi mengatakan seluruh pekerjaannya sebagai “omong kosong” membutuhkan pembuktian yang jauh lebih serius daripada sekadar pernyataan politik.
Ada program, pembangunan, pelayanan publik, pembenahan birokrasi, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta berbagai pekerjaan pemerintahan yang harus dilihat secara objektif.
Kalau ada pekerjaan monumental yang telah dilakukan, mari ukur dampaknya.
Kalau ada program yang berhasil, akui.
Kalau ada yang gagal, kritik.
Kalau ada yang belum selesai, kawal.
Itulah politik yang dewasa.
Sebab mengakui keberhasilan lawan politik tidak membuat seseorang kalah. Sebaliknya, berani mengakui fakta menunjukkan bahwa politik masih memiliki kehormatan.
Jangan Mendidik Rakyat Menjadi Pemilih yang Mudah Dipindahkan
Yang paling berbahaya dari narasi “jangan pilih lagi” bukan hanya soal Juventus Prima Kago.
Yang lebih berbahaya adalah ketika rakyat dididik untuk berpikir bahwa setiap pergantian kepentingan politik harus diikuti dengan pergantian loyalitas rakyat.
Hari ini disuruh memilih.
Besok disuruh meninggalkan.
Hari ini seseorang disebut layak memimpin.
Besok orang yang sama disebut tidak layak.
Kalau pola seperti ini terus dipelihara, rakyat akhirnya hanya menjadi objek mobilisasi politik.
Padahal rakyat Sikka jauh lebih cerdas daripada itu.
Rakyat memiliki ingatan.
Rakyat melihat siapa yang bekerja.
Rakyat tahu siapa yang hadir ketika mereka membutuhkan.
Dan rakyat juga tahu siapa yang datang ketika membutuhkan suara.
Karena itu, jangan takut membiarkan rakyat menilai secara mandiri.
Biarkan rakyat melihat rekam kerja Bupati. Biarkan rakyat membandingkan program dengan realisasi. Biarkan rakyat menilai capaian dengan kegagalannya. Jangan substitusi penilaian rakyat dengan vonis politik seorang elite.
Sampai Akhir Masa Jabatan, Tugas Kita Adalah Mengawal
Juventus Prima Kago telah memperoleh mandat melalui proses demokrasi.
Selama mandat itu belum berakhir, maka yang semestinya dilakukan seluruh elemen politik—termasuk mereka yang pernah memberikan dukungan—adalah memastikan pemerintahan berjalan sebaik mungkin.
Kalau Bupati benar, dukung.
Kalau Bupati keliru, koreksi.
Kalau ada program yang belum berjalan, bantu dorong.
Kalau ada kepentingan Sikka yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, perjuangkan dari Jakarta.
Jangan justru menjadikan kegagalan sebagai bahan kampanye, sementara solusi tidak pernah ditawarkan.
Sebab ukuran seorang negarawan bukan seberapa cepat ia meninggalkan orang yang pernah didukungnya.
Ukuran seorang negarawan adalah seberapa konsisten ia memperjuangkan kepentingan rakyat, bahkan ketika kepentingan politiknya tidak lagi berada pada posisi yang sama.
Dan pada akhirnya, Pilkada berikutnya memang akan datang.
Saat itu rakyat Sikka memiliki hak penuh untuk menentukan pilihannya.
Tetapi jangan biarkan pilihan itu ditentukan oleh amarah elite, perubahan koalisi, atau kepentingan politik sesaat.
Biarkan rakyat memilih berdasarkan rekam jejak, fakta, kinerja, dan nuraninya sendiri.
Sebab Bupati boleh dikritik.
Bupati boleh dievaluasi.
Bupati bahkan boleh tidak dipilih kembali.
Tetapi kerja pemerintahan yang nyata tidak boleh dihapus hanya dengan satu kalimat politik: “omong kosong.”
Dan kepada siapa pun yang dahulu ikut meminta rakyat memberikan mandat kepada Juventus Prima Kago, ada satu pesan sederhana:
Jangan hanya bertanggung jawab sampai kotak suara ditutup. Tanggung jawab politik seharusnya berjalan sampai mandat rakyat itu selesai.
