Kupang, NTT – Kekosongan stok aspal di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi ancaman bagi penyelesaian pekerjaan pembangunan dan perbaikan jalan pada 2026. Di tengah pelaksanaan 11 paket pekerjaan jalan dengan anggaran lebih dari Rp40 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT menghadapi tantangan untuk menuntaskan pekerjaan sesuai target akhir tahun.
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benyamin Nahak, mengatakan ketersediaan aspal menjadi salah satu persoalan yang kini dikhawatirkan menghambat pelaksanaan pembangunan jalan. Jika pasokan tidak tersedia hingga Desember, pekerjaan yang sedang berjalan terancam tidak selesai sesuai jadwal.
“Sampai saat ini tidak ada stok aspal. Itu yang menjadi kekhawatiran kami. Kalau kekosongan ini sampai Desember, pembangunan jalan tidak bisa diselesaikan,” kata Benyamin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/10/2026).
Benyamin menjelaskan, pembangunan jalan merupakan bagian dari program prioritas pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada 2026, sejumlah program infrastruktur didukung melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk peningkatan jalan di Pulau Sumba, Timor, dan Flores.
Selain jalan, PUPR NTT menjalankan program penanganan rumah tidak layak huni dan penataan kawasan kumuh. Pemerintah provinsi juga menyiapkan sejumlah program jalan dan irigasi untuk memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTT, Fredik Kiuk, mengatakan terdapat 11 paket pekerjaan jalan yang telah dikontrak dan sedang berjalan, dengan total anggaran lebih dari Rp40 miliar.
Paket-paket tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Kota Kupang, Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS), Nagekeo, Sumba Barat Daya, serta beberapa lokasi lain di Pulau Flores.
Fredik menjelaskan, pekerjaan menggunakan skema long segment. Namun, skema tersebut tidak berarti seluruh panjang ruas jalan diperbaiki secara bersamaan. Penanganan dilakukan berdasarkan kondisi kerusakan dan volume pekerjaan yang dibutuhkan di lapangan.
“Penanganan long segment jangan dibayangkan, misalnya sepuluh kilometer semuanya diperbaiki. Uang tidak cukup. Karena itu, kami memprioritaskan segmen-segmen yang tingkat kemantapannya sudah di bawah 50 persen,” kata Fredik.
Menurut dia, kontrak pekerjaan menggunakan satuan volume, seperti material agregat, aspal, dan rekondisi. Karena itu, panjang jalan yang benar-benar tertangani baru dapat diketahui setelah pekerjaan selesai dan perhitungan volume akhir dilakukan.
Frederik menambahkan, sejumlah paket perubahan masih dalam proses sehingga belum dapat dikerjakan. Dalam kondisi anggaran terbatas, PUPR memprioritaskan bagian jalan yang mengalami kerusakan berat dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Fredik mencontohkan ruas Lemon Bateskap–Kemenan di sekitar Desa Haulasi, wilayah Timor, yang memiliki sejumlah bagian jalan rusak, termasuk tanjakan dan tikungan yang menyulitkan pengguna jalan.
Menurut dia, penanganan didahulukan pada titik yang paling sulit dilalui dan berisiko membahayakan keselamatan masyarakat.
“Kalau seluruh ruas harus ditangani dari ujung ke ujung, anggaran yang tersedia tidak cukup. Karena itu, kami mendahulukan bagian yang paling parah dan berbahaya,” ujarnya.
Ia mengakui masih terdapat lubang pada sejumlah bagian ruas yang sebelumnya telah dikerjakan. Namun, penanganan dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kerusakan dan ketersediaan anggaran.
Karena itu, perbaikan pada satu titik tidak berarti seluruh ruas telah selesai ditangani. Evaluasi kondisi jalan tetap diperlukan untuk menentukan bagian yang harus diperbaiki berikutnya.
Selain keterbatasan anggaran dan pasokan aspal, Frederik menjelaskan bahwa ketahanan jalan dipengaruhi kualitas material, proses pengaspalan, pemadatan, serta kondisi geologi di lokasi pekerjaan.
Sebelum pekerjaan dimulai, material dan campuran aspal harus melalui pengujian sesuai persyaratan teknis. Dinas PUPR juga menerapkan pengujian Job Mix Design (JMD) dan Job Mix Formula (JMF). Setelah pekerjaan selesai, pengujian dapat dilakukan melalui pengambilan sampel inti aspal atau coring untuk memeriksa hasil pekerjaan, termasuk kepadatan lapisan.
“Mutu pekerjaan bukan hanya bergantung pada anggaran. Material yang digunakan harus memenuhi persyaratan, campuran aspal harus sesuai, dan pemadatannya juga harus memenuhi standar,” kata Fredik.
Ia menjelaskan, kondisi geologi NTT beragam. Pada satu ruas jalan dapat ditemukan batu gamping, lapisan lempung, maupun formasi geologi lain dengan karakteristik berbeda. Tanah yang mudah mengembang dan menyusut akibat perubahan kadar air dapat memengaruhi kestabilan badan jalan.
Pergerakan tanah dan patahan juga berpotensi menyebabkan retakan atau kerusakan meskipun jalan sebelumnya telah diperbaiki. Menurut Frederik, lokasi dengan kondisi geologi kompleks membutuhkan penyelidikan lebih terperinci dan pendekatan konstruksi yang sesuai, tetapi penanganan tersebut memerlukan biaya besar.
Ia mencontohkan penggunaan fondasi tiang bor (bored pile) pada salah satu lokasi pekerjaan di Kota Kupang. Ketahanan konstruksi tersebut masih perlu dipantau untuk menjadi bahan evaluasi sebelum pendekatan serupa diterapkan di lokasi lain dengan karakteristik geologi sebanding.
Fredik juga menyoroti pelaksanaan pekerjaan jalan yang terkadang berdekatan dengan musim hujan. Menurut dia, keterlambatan ketersediaan anggaran dapat mempersempit waktu pengerjaan di lapangan.
Kondisi tersebut semakin menantang apabila pasokan material belum tersedia. Pekerjaan pengaspalan membutuhkan material yang sesuai spesifikasi, pengaturan suhu aspal, dan proses pemadatan yang memenuhi standar teknis.
Fredik berharap perencanaan anggaran dapat dilakukan lebih awal agar pekerjaan tidak menumpuk menjelang akhir tahun, ketika cuaca mulai menjadi kendala.
Di sisi lain, kekhawatiran Benyamin mengenai kekosongan stok aspal hingga Desember menunjukkan pentingnya kepastian pasokan untuk mendukung penyelesaian pekerjaan jalan yang sudah dikontrak.
Di luar pembangunan jalan, PUPR NTT menjalankan program penanganan rumah tidak layak huni melalui skema pembiayaan bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa.
Benyamin mengatakan, jumlah rumah tidak layak huni berdasarkan data awal mencapai lebih dari 31.000 unit. Program kolaborasi dirancang dengan pembiayaan Rp20 juta per rumah, terdiri atas Rp5 juta dari pemerintah provinsi, Rp5 juta dari pemerintah kabupaten, dan Rp10 juta dari pemerintah desa.
Hingga wawancara berlangsung, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Manggarai disebut telah memiliki Surat Keputusan Gubernur untuk melaksanakan program tersebut. Penyaluran bantuan dilakukan melalui pemerintah kabupaten, yang selanjutnya bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
Benyamin menyebut bantuan dari pemerintah provinsi untuk Kabupaten Manggarai diperkirakan mencapai sekitar Rp2 miliar. Besaran bantuan dan jumlah rumah yang ditangani di setiap kabupaten masih perlu dipastikan berdasarkan data resmi.
Program tersebut berada di luar penanganan rumah yang terdampak bencana.
PUPR NTT juga menangani kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di tujuh kabupaten. Menurut Benyamin, sosialisasi telah dilakukan setelah anggaran tersedia dan pemerintah berharap pelaksanaan program segera berjalan.
PUPR NTT juga menyiapkan persyaratan teknis agar sejumlah program jalan, irigasi, dan perumahan dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat. Persyaratan tersebut meliputi studi kelayakan, desain terperinci, serta pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk memelihara dan memanfaatkan infrastruktur yang dibangun.
Untuk pembangunan jalan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), Benyamin menyebut terdapat dua paket yang direncanakan di Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Timur.
Sementara itu, pemerintah provinsi menyiapkan sejumlah usulan pembangunan irigasi agar memperoleh dukungan pusat. Benyamin memperkirakan sekitar empat hingga lima usulan irigasi akan dibangun melalui dukungan tersebut pada tahun ini.
Dari data awal lebih dari 31.000 rumah tidak layak huni di NTT, sekitar 21.000 unit disebut telah masuk dalam penanganan pemerintah pusat.
Fredik turut menyoroti kerusakan jalan di Kota Kupang yang menurutnya berkaitan dengan aktivitas kendaraan pengangkut air di sejumlah titik pengisian air, termasuk kawasan Pulau Indah.
Ia mengatakan, air yang terus-menerus tumpah ke badan jalan dan dilindas kendaraan dapat mempercepat kerusakan lapisan aspal hingga mencapai lapisan dasar jalan.
Fredik menyebut salah satu lokasi telah diperbaiki. Namun, ia menilai penyebab kerusakan perlu diperhatikan agar kerusakan serupa tidak berulang dan anggaran perbaikan dapat digunakan secara efektif.
Selain aliran air ke badan jalan, ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan muatan kendaraan. Untuk memastikan batas tonase dan kewenangan pengawasan, ia menyarankan agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada instansi perhubungan yang berwenang.
Menurut Fredik, penanganan jalan tidak cukup hanya dengan memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan berulang.
Dengan 11 paket pekerjaan jalan beranggaran lebih dari Rp40 miliar, PUPR NTT menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai target pembangunan 2026. Selain keterbatasan anggaran dan kondisi teknis di lapangan, kepastian pasokan aspal menjadi persoalan penting yang perlu segera ditangani agar pekerjaan jalan tidak tertunda hingga melewati akhir tahun.
✒️: kl
