Kota Kupang, NTT – Ketua DPRD Kota Kupang Richard Odja meminta Pertamina menambah kuota minyak tanah untuk Kota Kupang menyusul kelangkaan bahan bakar tersebut dalam beberapa hari terakhir.
Selain mendesak penambahan pasokan, Richard berjanji turun langsung ke lapangan untuk memantau distribusi dan penjualan minyak tanah. Langkah ini dilakukan guna memastikan masyarakat mendapatkan minyak tanah dengan harga wajar, terutama menjelang perayaan Natal 2026.
Hal tersebut disampaikan Richard kepada wartawan di Kupang, Selasa (3/11/2026).
Menurut Richard, salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan minyak tanah adalah keterlambatan pengiriman bahan bakar minyak (BBM) akibat kendala teknis. Namun, ia meminta persoalan tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menaikkan harga secara sepihak.
Ia mengimbau seluruh masyarakat, penjual, pemilik kios, dan agen minyak tanah agar memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan akibat kelangkaan tersebut.
"Kami mengimbau kepada seluruh warga, penjual, dan pemilik agen minyak tanah agar bersama-sama melihat persoalan ini dengan baik, terutama dampak sosialnya. Apalagi kita sedang menjelang Hari Raya Natal," kata Richard.
Ia meminta para agen menjaga kestabilan harga dan memastikan distribusi berjalan dengan baik sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Richard juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Kupang turun langsung ke lapangan untuk memantau distribusi dan harga minyak tanah.
DPRD Kota Kupang, kata dia, juga akan melakukan pemantauan langsung guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran minyak tanah kepada masyarakat.
Richard bahkan berjanji turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi distribusi, termasuk memastikan apakah terdapat agen yang menjual minyak tanah di luar ketentuan.
"Kami mendapat indikasi adanya agen-agen yang tidak berizin, tetapi ikut mendistribusikan minyak tanah dengan harga yang terlampau tinggi. Ini perlu diperiksa agar tidak merugikan masyarakat," ujarnya.
Ia mengingatkan pemerintah agar mengambil tindakan tegas apabila ditemukan praktik penimbunan maupun kenaikan harga secara sepihak.
Menurut Richard, kelangkaan yang disertai antrean panjang berpotensi membuka peluang bagi oknum tertentu untuk memainkan harga. Kondisi tersebut terjadi ketika permintaan masyarakat meningkat, sementara persediaan minyak tanah terbatas.
Karena itu, ia menilai pengawasan distribusi harus dilakukan secara serius agar masyarakat tidak menjadi korban permainan harga.
Selain pengawasan, Richard menilai persoalan kelangkaan minyak tanah perlu diselesaikan melalui pembenahan sistem distribusi dan penambahan kuota agen resmi.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini belum ada penambahan kuota agen minyak tanah untuk Kota Kupang. Karena itu, ia berharap Pertamina melalui sektor terkait dapat memberikan tambahan kuota, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
Richard juga mengusulkan agar penambahan kuota diikuti dengan pemerataan titik pelayanan agen di setiap kelurahan.
Menurut dia, masyarakat membutuhkan akses yang lebih dekat untuk mendapatkan minyak tanah. Jangan sampai warga harus menempuh jarak jauh, tetapi ketika tiba di lokasi, persediaan sudah habis dan mereka harus mengantre.
"Kalau bisa, dalam satu kelurahan ada beberapa titik pelayanan agen. Jangan masyarakat sudah berjalan jauh mencari minyak tanah, tetapi di tempat tersebut stoknya sudah habis, kemudian harus mengantre dan mendapatkan harga yang lebih tinggi," katanya.
Ia berharap penambahan kuota dapat direalisasikan sebelum Natal tahun ini. Jika belum memungkinkan, pemerintah dan Pertamina diminta menyiapkan perbaikan sistem distribusi untuk tahun berikutnya.
Richard juga akan berkoordinasi dengan Pertamina guna mengetahui persoalan utama yang menyebabkan pasokan minyak tanah di Kota Kupang mengalami kelangkaan.
"Kami berharap tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk menimbulkan keresahan di masyarakat. Tetapi kalau ditemukan penimbunan atau kenaikan harga secara sepihak, pemerintah harus mengambil tindakan tegas," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Richard juga menanggapi pertanyaan mengenai dugaan keterkaitan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kelangkaan minyak tanah di Kota Kupang.
Ia meminta agar informasi tersebut dilaporkan dan ditelusuri lebih lanjut. Menurut dia, berdasarkan informasi yang diketahuinya, dapur MBG pada umumnya menggunakan gas sebagai bahan bakar memasak.
"Setahu saya, dapur MBG itu standarnya kebanyakan menggunakan gas. Kalau memang ada informasi terkait penggunaan minyak tanah, tolong dilaporkan," katanya.
Richard berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah sehingga kebutuhan masyarakat Kota Kupang tetap terpenuhi.
Ia menegaskan, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan kestabilan harga harus menjadi perhatian bersama, terlebih menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
✒️: kl
