Kupang, NTT – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur meningkatkan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang berinisial YL ke tahap penyidikan.
Peningkatan status perkara tersebut diputuskan setelah tim penyidik melaksanakan gelar perkara khusus pada Kamis (19/11/2026) pukul 16.00 Wita.
Dalam keterangan pers di Kupang, Kamis, pihak kepolisian menjelaskan bahwa perkara tersebut berawal dari laporan polisi yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda NTT pada 12 November 2026.
Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada tanggal yang sama sekitar pukul 00.30 Wita di salah satu rumah jabatan di wilayah Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Kepolisian menyatakan, peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian pemeriksaan dan menggelar pembahasan perkara secara khusus.
Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 13 orang saksi dan meminta keterangan tambahan dari lima orang lainnya. Dengan demikian, total saksi yang telah dimintai keterangan mencapai 18 orang.
Selain memeriksa saksi, penyidik juga mengumpulkan hasil visum et repertum, pemeriksaan psikologis, serta keterangan ahli dari bidang psikologi, medis, dan hukum pidana.
Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon seluler milik korban, pakaian dalam berupa bra, serta beberapa barang lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan ketentuan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kepolisian menjelaskan, penerapan pasal tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan ketentuan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Setelah peningkatan status perkara, penyidik akan menguji kecukupan alat bukti, melengkapi administrasi penyidikan, serta menyiapkan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pihak yang dilaporkan, juga akan dilakukan berdasarkan prosedur hukum.
Saat ditanya mengenai perkembangan penanganan perkara selanjutnya, pihak kepolisian menyampaikan bahwa tahapan penyidikan akan dilakukan sesuai mekanisme dan manajemen penyidikan. Perkembangan berikutnya akan disampaikan setelah dilakukan pembahasan internal.
Kepolisian menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan metode penyidikan berbasis bukti ilmiah atau scientific investigation.
Polisi juga meminta media massa dan masyarakat untuk tidak menyebarkan spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.
Perlindungan terhadap identitas korban dan saksi menjadi perhatian dalam proses penanganan perkara tersebut. Korban dan saksi diharapkan memperoleh perlindungan serta pendampingan psikologis melalui instansi terkait, termasuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT.
Kepolisian menyatakan proses penyidikan akan terus berjalan secara objektif untuk memperoleh kejelasan hukum dan memastikan terpenuhinya hak-hak korban.
Peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Hal itu belum berarti pihak yang dilaporkan telah dinyatakan bersalah. Penentuan kesalahan seseorang tetap harus melalui proses pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ✒️: kl
