 |
| Pemkot Kupang tanggapi fraksi DPRD atas pertanggungjawaban APBD 2024: fokus peningkatan PAD, belanja modal, dan kualitas pelayanan publik. (📷: news-daring.com) |
Kota Kupang,NTT, 26 Juni 2025 — Pemerintah Kota Kupang menyampaikan tanggapan resmi terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kupang dalam Sidang II Tahun 2024/2025 terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Tanggapan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dalam rapat paripurna bersama seluruh unsur pimpinan daerah, perwakilan fraksi, dan insan pers.
Mengawali penyampaiannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Kupang yang telah mencermati dan menyatakan kesiapan untuk membahas lebih lanjut Ranperda Pertanggungjawaban APBD sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan NTT merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah kota dalam mengelola laporan keuangan yang akuntabel.
Sorotan Fraksi Gerindra
Fraksi Gerindra menilai capaian WTP harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan publik. Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah terus meningkatkan kualitas laporan keuangan, kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan internal guna mempertahankan opini WTP sekaligus berdampak pada kualitas layanan publik.
Menanggapi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 79,66%, termasuk retribusi daerah yang hanya terealisasi 59,97%, pemerintah mengakui masih terdapat persoalan mendasar. Upaya strategis seperti pemantapan regulasi, digitalisasi sistem penerimaan, dan peningkatan kapasitas aparatur terus dilakukan untuk mengejar target.
Terkait realisasi belanja daerah, pemerintah menjelaskan bahwa sisa anggaran (SilPA) yang cukup besar mencerminkan kurangnya ketepatan dalam perencanaan. Oleh karena itu, ke depan pemerintah akan lebih cermat dan responsif dalam penyusunan anggaran agar belanja modal — yang saat ini baru 15,48% — dapat lebih dioptimalkan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Selain itu, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Kupang yang masih berada di angka 17,95% juga menjadi perhatian. Pemerintah menargetkan peningkatan PAD agar ketergantungan terhadap dana pusat berkurang, dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan.
Tanggapan untuk Fraksi Partai NasDem
Fraksi NasDem memberikan catatan terhadap masih belum optimalnya realisasi PAD dan perlunya audit terhadap potensi pajak dan retribusi daerah. Pemerintah menyepakati perlunya audit dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran serta pengelolaan aset yang lebih transparan.
Sorotan NasDem terhadap rendahnya realisasi belanja tak terduga (35,38%) dan belanja tanah (58,94%) direspons Wali Kota dengan komitmen untuk menyusun perencanaan anggaran yang lebih presisi dan adaptif terhadap kebutuhan strategis dan darurat.
Mengenai rasio pertumbuhan PAD yang negatif sebesar -0,69%, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh dan mengembangkan kerja sama investasi serta mendorong peran aktif BUMD sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
NasDem juga menekankan perlunya penyusunan APBD tahun berikutnya yang lebih partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hal ini disambut baik oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat demokratisasi anggaran dan menjamin pemerataan manfaat pembangunan.
✏️: kl
