" Pemprov NTT agar dapat memperhatikan beberapa hal yang sangat penting dengan memfasilitasi percepatan pencairan Insentif tenaga kesehatan dan memfasilitasi tenaga pengajar Guru-guru honor untuk diangkat menjadi PPPK."
KUPANG, NTT NEWSDARING- Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Provinsi NTT agar mempertanggungjawabkan anggaran badai Seroja dan Stunting dan melaksanakan rekomendasi temuan-temuan BPK RI dalam temuan LHP BPK RI perwakilan NTT.
Dalam pendapat akhir Fraksi Gerindra, Rabu,28 September 2021, diruang paripurna utama DPRD NTT, Fraksi Gerindra menyoroti, realisasi Belanja Modal per 10 September 2021 yang masih sangat rendah dan baru mencapai 14,42 persen, sedangkan belanja anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dampak pandeml Covid 19 dan respon terhadap bencana seroja serta penanganan stunting yang alokasinya bersumber dari refocusing anggaran selama beberapa tahap, serta penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
Dalam pendapat akhir yang di sampaikan oleh Stev Come Rihi Anggota DPRD dapil Sumba ini mengatakan agar pemprov NTT dapat memperhatikan 5 hal sebagai berikut :
1. Nota Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Angggaran 2021 dan hal-hal yang tertuang dalam pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dimaksud.
2. KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021
3. Tanggapan Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi.
4. Catatan dari Komisi-komisi yang disampaikan pada rapat konsultasi komisi dengan Badan Anggaran DPRD NTT.
5. Laporan Hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD NTT Terhadap Rancangan Perubahan APBD NTT Tahun Anggaran 2021.
Setelah melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap dokumen-dokumen tersebut, ijinkan kami Fraksi Gerindra Menyampaikan Pendapat-pendapat sebagai berikut :
Berkaitan dengan target pendapatan, realita APBD Perubahan kali ini adalah pemangkasan terget pendapatan.
Realita dimaksud terlihat dari, Pertama : Pajak daerah dipangkas 16,30%, retribusi daerah dipangkas 50,36 %, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dipangkas 31,39%; dana transfer pun mengalami pemangkasan 1,36©.
Kedua: APBD Perubahan dihadapkan pada fakta realisasi yang masih sangat rendah, per 30 September 2021 ini sudah tentu sangat menghawatirkan sehingga keadaan ini memaksa pemerintah untuk mengejar target realisasi pendapatan pada sisa masa waktu di tahun 2021.
Ketiga: adanya sejumlah permasalahan internal pemerintah yang menghambat kinerja pendapatan daerah seperti; belum optimalnya pelaksanaan sistem aplikasi SAMSAT Online; lemahnya identifikasi potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; belum sinkronnya data yang ada pada server pusat dengan data pada server UPT; belum terintegrasi secara utuh sistem pengelolaan SAMSAT Online Dengan sistem pada Bank NTT; belum optimalnya pemanfaatan aset pemerintah daerah; masih kurangnya dukungan regulasi.
Dengan Mencermati fakta-fakta tersebut maka Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah:
1. Pemerintah membenahi Sistem Pengendalian Intern Pemerintan (SPIP) yang hingga hari ini belum berjalan dengan baik, dan UPTD yang kinerjanya berkorelasi dengan peningkatan membenahi Sistem Aplikasi SAMSAT Online, memperkuat OPD pendapatan daerah.
3. Melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah untuk dapat meningkatkan dana transfer dan DAK.
4. Melaksanakan Rekomendasi-rekomendasi BPK RI Perwakilan yang berkorelasi dengan pembenahan kapasitas pemerintah serta kepatuhan terhadap peraturan-peraturan dalam kaitan dengan pengelolaan dan peningkatan PAD
Menurut Fraksi Gerindra, Rancangan Perubahan Tahun Anggaran 2021, menampilkan postur yang positif pada sektor Belanja Modal, khususnya pada Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang meningkat sebesar 7,72 persen. Hal ini menguatkan harapan terhadap pencapaian target RPJMD yang akan kita pertanggungjawabkan pada akhir masa pemerintahan.
Optimismne pada sektor belanja modal juga dibarengi dengan beberapa fakta, antara lain :
Pertama: realisasi Belanja Modal per 10 September 2021 yang masih sangat rendah yaitu 14,42 persen;
Kedua: komponen belanja yang sangat besar yang dialokasikan untuk penanganan dampak pandeml Covid 19 dan respon terhadap bencana seroja serta penanganan stunting yang alokasinya bersumber dari refocusing anggaran selama beberapa tahap serta penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Komponen tersebut berpengaruh terhadap pencapaian dan tujuan-tujuan pembangunan pembelanjaan, dan ini menguras kapasitas fiskal pemerintah daerah serta sebagaimana tercantum dalam RPJMD.
Memperhatikan realita-realita tersebut, Fraksi Gerindra meminta agar segera, mempercepat realisas belanja dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta menjamin kualitas pekerjaan.
Belanja barang habis pakai untuk keperluan penanganan pandemi, respon bencana seroja dan keglatan karitatif untuk penanganan stunting agar dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar.
Pada kesempatan tersebut Fraksi GERINDRA juga meminta agar pemerintah melaksanakan rekomendasi BPK RI terkait dengan entitas pemeriksaan dan belanja-belanja yang menjadi temuan sebagaimana termuat dalam LHP BPK RI Perwakilan NTT.
Menurut Fraksi Gerindra, rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 menampilkan beberapa fakta terkait pembiayaan, antara lain:
Pertama: pinjaman daerah baik yang bersumber dari Bank NTT Dan PT. SMI dan pinjaman daerah yang bersumber dari dana PEN yang sangat besar, beserta kewajiban daerah untuk pembayaran bunga dan cicilan. Terkait dengan hal ini Fraksi GERINDRA meminta agar pemerintah mengelolanya dengan penuh tanggung jawab.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi GERINDRA juga meminta kepada DPRD Prov. NTT untuk menjalankan pengawasan dengan sebaik-baiknya agar pinjaman daerah ini benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan daeran danmasyarakat.
Mengakhiri pandangan Fraksinya, Gerindra meminta kepada Pemprov NTT agar dapat memperhatikan beberapa hal yang sangat penting dengan memfasilitasi percepatan pencairan Insentif tenaga kesehatan dan memfasilitasi tenaga pengajar Guru-guru honor untuk diangkat menjadi PPPK.
Fraksi Gerindra juga meminta Pemprov NTT mengatasi kelangkaan pupuk yang dihadapi oleh para petani terkait ketersediaan serta mekanisme pendistribusiannya yang cepat dan mudah, agar setiap tahun hal ini tidak terus menjadi momok yang merugikan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di NTT, serta menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk sampai ke tingkat petani adalah ukuran nyata keseriusaan pemerintah provinsi untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.
Fraksi Gerindra juga meminta agar pemerintah provinsi memperhatikan kesejahteraan pegawai, agar tambahan penghasilan pegawai dan hak-hak lainnya tidak dikurangi atau dipotong
Menutup pandangan Fraksi, Steve Come Rihi meminta agar APBD tahun anggaran 2022 Pemerintah mengalokasikan dana untuk mendukung berbasis pembangunan infrastruktur bagi sekolah-sekolah berbasis masyarakat, sekolah-sekolah yang tidak berorientasi profit, seperti sekolah-sekolah GMIT dan sekolah-sekolah Katolik. Dan memfasilitasi proses pemekaran desa yang sudah dan sedang diusulkan oleh kabupaten-kabupaten.
