 |
Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, hadir sendiri sampaikan LKPJ 2024 di DPRD. Kursi kosong OPD soroti lemahnya loyalitas birokrasi kota. |
Kota Kupang,NTT, 25 Juni2025 — Forum Rapat Paripurna DPRD Kota Kupang yang seharusnya menjadi panggung utama akuntabilitas tahunan Pemerintah Kota, justru menyisakan ironi yang menyayat nurani birokrasi. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., hadir sendirian menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2024, sementara deretan kursi untuk para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tampak mencolok karena kosong.
Suasana di ruang sidang utama DPRD yang biasanya penuh dukungan dari barisan OPD kini berubah menjadi sunyi. Hanya Sekretaris Daerah dan beberapa asisten yang terlihat menemani. Absennya sebagian besar OPD menimbulkan kesan seolah-olah forum penting ini tidak dianggap serius oleh jajaran birokrasi.
"Saya prihatin. Ini bukan sekadar soal kehadiran fisik, tapi menunjukkan seberapa besar dukungan struktural terhadap kepemimpinan kota," ungkap seorang anggota dewan yang hadir dalam sidang tersebut. Ia mempertanyakan apakah kehadiran OPD hanya bergantung pada siapa yang memimpin rapat, seakan-akan loyalitas ASN hanya terpaut pada Wali Kota, bukan pada institusi secara utuh.
Pertanyaan pun bermunculan di tengah forum, bahkan di luar ruang sidang. Apakah absennya para kepala dinas ini mencerminkan ketimpangan dukungan terhadap sosok Wakil Wali Kota yang dikenal muda dan progresif? Ataukah ini cerminan dari kultur birokrasi yang belum sepenuhnya dewasa dalam menghormati struktur kepemimpinan?
Padahal, dalam struktur pemerintahan daerah, Wakil Wali Kota adalah bagian tak terpisahkan dari pucuk kepemimpinan eksekutif. Kehadirannya dalam forum resmi seperti sidang LKPJ seharusnya mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran, apalagi yang berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban kinerja anggaran.
Kini, publik menantikan bagaimana Wali Kota Christian Widodo dan Sekretaris Daerah menyikapi fenomena ini. Apakah akan ada evaluasi menyeluruh terhadap kepala-kepala OPD yang memilih absen? Ataukah ini akan dibiarkan berlalu begitu saja, dengan risiko menggerus semangat kolektif dalam menjalankan roda pemerintahan?
Rapat boleh selesai, dokumen boleh dibacakan, tapi sinyal dari kursi-kursi kosong itu terlalu keras untuk diabaikan. Kota ini butuh birokrasi yang solid, bukan yang memilih loyalitas selektif.
✏️: kl
