Labuan Bajo,NTT, 16 Juli 2025 — Di tengah sorotan atas ketimpangan layanan sosial, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengambil langkah strategis melalui peluncuran program pemutakhiran data disabilitas di tingkat desa. Kolaborasi antara Dinas Sosial P3A dan Yayasan Ayo Indonesia ini diluncurkan pada Selasa, 15 Juli 2025, bertempat di ruang Bagian Pembangunan Kantor Bupati Manggarai Barat.
Acara dihadiri oleh 12 camat dan 3 kepala desa/lurah se-kabupaten, menandai dimulainya kerja nyata untuk menghadirkan kebijakan sosial yang inklusif berbasis data riil, bukan sekadar angka administratif.
Data Lama Tak Cukup: Disabilitas Butuh Representasi Nyata
Kepala Dinas Sosial P3A Manggarai Barat, Marselinus Jebaru, menegaskan bahwa data selama ini hanya menyentuh permukaan.
“Yang ada hanya nama, alamat, dan jenis disabilitas. Tapi kita butuh tahu kondisi sosial mereka, akses pendidikan, ekonomi, dan hambatan harian,” tegasnya.
Dengan data saat ini yang mencatat 2.502 penyandang disabilitas, pemerintah menyadari perlunya data yang lebih mendalam dan kontekstual untuk menjadi dasar kebijakan yang adil dan efektif.
120 Indikator, 5 Bulan, dan Harapan Baru
Direktur Yayasan Ayo Indonesia, Tarsisius Hurmali, menyampaikan bahwa pemutakhiran data ini akan mencakup 120 indikator penting yang mencerminkan realitas hidup para penyandang disabilitas.
“Kami hanya punya waktu lima bulan, tapi kualitas data sangat ditentukan oleh kualitas pelatihan enumerator,” ujarnya.
Pelatihan akan dilakukan di seluruh kecamatan sebelum proses pendataan dilakukan langsung di lapangan.
Data Bukan Administrasi, Ini Soal Masa Depan
Asisten I Setda Manggarai Barat, Hilarius Madin, mengingatkan bahwa validitas data adalah fondasi dari pembangunan yang tepat sasaran.
“Data bukan sekadar statistik. Ini dasar untuk menghadirkan program yang berpihak dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas,” tegasnya.
Koordinasi lintas sektor dan keterlibatan aktif pemerintah desa akan jadi kunci keberhasilan program ini.
Dari Desa: Harapan untuk Akhiri Stigma dan Ketidakjelasan
Camat Mbeliling, Yohanes Hibur, mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah desa sering kali menghadapi kesulitan dalam mendata warganya yang menyandang disabilitas.
“Stigma sosial masih tinggi. Banyak keluarga menutup-nutupi. Ini membuat data kita kabur dan kebijakan pun meleset,” jelasnya.
Ia berharap pendataan ini membuka ruang dialog baru antara pemerintah dan kelompok rentan.
Dari Angka ke Aksi: Saatnya Disabilitas Masuk Meja Kebijakan
Program ini adalah fondasi perubahan sosial, bukan hanya proyek administratif. Kolaborasi Dinsos dan Ayo Indonesia membuka jalan bagi perencanaan pembangunan yang inklusif, adil, dan berbasis bukti nyata.
“Disabilitas bukan beban. Mereka bagian dari solusi. Tapi selama negara tak punya data jujur soal mereka, kebijakan akan terus bias dan timpang,” tutup Marselinus.
Manggarai Barat kini berbicara data, bukan belas kasihan. Di era pembangunan modern, yang tak tercatat akan tetap tersisih. Saatnya statistik berbicara untuk mereka yang selama ini dibungkam oleh ketidaktahuan sistemik.
✒️: Albert Cakramento
