![]() |
Puluhan pelaku UMKM dan pedagang kecil di Maumere menggelar aksi damai menolak pajak 10 persen yang dinilai memberatkan. Mereka menuntut keadilan di depan DPRD Sikka.(πΈ: Albert Cakramento)
Maumere,NTT, 17 Juli 2025 — Pajak gorengan 10 persen? Pemerintah Kabupaten Sikka kembali menuai kritik tajam dari pelaku usaha mikro. Hari ini, puluhan pemilik warung, kios kecil, dan pelaku UMKM turun ke jalan dan menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Sikka, menolak penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah.
Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha membayar pajak 10 persen dari omzet, yang dinilai tidak manusiawi dan membebani pelaku usaha kecil yang selama ini hidup pas-pasan.
Di bawah terik matahari, suara rakyat kecil menggema. Salah satunya datang dari Mbak Antris, penjual gorengan yang sudah 25 tahun berjualan di Maumere.
“Kami penjual gorengan saja disuruh bayar pajak 10 persen. Harga gorengan cuma seribu rupiah, mau ambil untung dari mana? Kami UMKM, bukan toko besar. Tolonglah pemerintah, dengar suara kami,” ujar Mbak Antris dengan nada lirih tapi penuh ketegasan.
Mbak Antris mengaku selama ini telah membayar retribusi bulanan Rp125 ribu. Namun, dengan skema pajak omzet, usahanya bisa merugi.
FWM2B: Kami Bukan Konglomerat!
Aksi ini diorganisir oleh kelompok Forum Warung dan UMKM Bersatu (FWM2B) yang menyuarakan aspirasi rakyat kecil.
“Warung kecil bukan konglomerat! Jangan samakan kami dengan perusahaan besar. Kami hidup dari seribu rupiah ke seribu rupiah,” teriak salah satu orator aksi dari atas mobil bak terbuka.
Aksi berlangsung damai dan tertib. Para perwakilan massa diterima untuk beraudiensi dengan anggota DPRD Sikka. Mereka mendesak agar Perda Nomor 5 Tahun 2023 ditinjau ulang atau bahkan dicabut.
Rakyat Kecil Tak Mau Dibungkam
Gelombang protes ini mencerminkan keresahan pelaku UMKM di berbagai sudut Maumere, dari pinggir jalan hingga lorong-lorong kampung.
Mereka menuntut pemerintah tidak menyamaratakan kebijakan pajak antara usaha mikro dan korporasi besar.
“Kami bukan pengemplang pajak, kami cuma rakyat kecil yang ingin hidup layak,” ucap seorang pemilik kios di sela aksi.
✒️: Albert Cakramento