 |
| Usai Rakorwil PSI di Kupang, Bupati Sikka bungkam soal polemik Pasar Wuring Maumere yang menuai kritik dan berdampak pada pedagang. |
Kupang, NTT, 19/12—Usai mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Kupang, Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, memilih bungkam ketika dicegat awak media terkait penyelesaian polemik Pasar Wuring di Kabupaten Sikka, Maumere.
Sejumlah wartawan yang hadir mengaku ingin memperoleh klarifikasi langsung dari Bupati Sikka terkait persoalan Pasar Wuring, yang hingga kini dinilai telah mengorbankan para pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya di lokasi tersebut. Namun, upaya konfirmasi itu tidak mendapatkan respons dari orang nomor satu di Kabupaten Sikka tersebut.
Salah satu wartawan kepada media ini menyampaikan bahwa sikap diam Bupati justru memicu pertanyaan publik yang lebih besar, mengingat kebijakan penataan Pasar Wuring belakangan ini menuai kritik dan perdebatan luas di media sosial. Menurutnya, Bupati Sikka bahkan disebut-sebut menerima “bulian” atau tekanan opini publik akibat kebijakan yang dianggap kontroversial dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Persoalan Pasar Wuring tidak hanya berhenti pada penataan fisik semata, tetapi juga menyentuh aspek kebijakan administratif dan kewenangan pemerintahan daerah. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan tajam publik adalah larangan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbelanja di Pasar Wuring, yang disebut-sebut disertai dengan penugasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk berjaga di sekitar lokasi pasar.
“Kami ingin tahu, apa dasar kewenangan Bupati dan Wakil Bupati sehingga melarang ASN berbelanja di Pasar Wuring? Apakah kebijakan ini sudah melalui kajian hukum, sosial, dan ekonomi, atau hanya bersifat instruksi sepihak?” ungkap salah satu wartawan.
Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pendapatan pedagang, karena ASN selama ini menjadi salah satu kelompok konsumen utama di pasar tersebut. Larangan ini dinilai memperparah kondisi ekonomi para pedagang, yang sudah lebih dulu terdampak oleh ketidakpastian kebijakan penataan pasar.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago belum memberikan pernyataan resmi terkait penyelesaian Pasar Wuring maupun dasar hukum kebijakan pelarangan ASN berbelanja di lokasi tersebut. Sikap bungkam ini justru memunculkan harapan publik agar pemerintah daerah segera membuka ruang dialog, transparansi, dan solusi yang berkeadilan bagi para pedagang dan masyarakat Sikka secara luas.
Polemik Pasar Wuring menjadi ujian nyata kepemimpinan daerah dalam menyeimbangkan kebijakan penataan dan keberpihakan pada ekonomi rakyat.
✒️: kl
