 |
| Ketua PGRI NTT Dr. Sam Haning mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus keracunan makanan bergizi gratis di SMPN 8 Kota Kupang yang menimpa 101 siswa. Ia menyebut ini sebagai kelalaian serius yang bisa berdampak fatal terhadap masa depan generasi bangsa. |
Kupang,NTT, 22 Juli 2025 — Skandal keracunan massal akibat makan bergizi gratis kembali mengguncang dunia pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Kali ini, sebanyak 101 siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang harus dilarikan ke rumah sakit usai mengonsumsi makanan dari program bantuan pemerintah. Peristiwa ini langsung mendapat sorotan tajam dari Ketua PGRI Provinsi NTT, Dr. Sam Haning, SH., MH.
“Saya sangat prihatin. Ini sudah keterlaluan. Program pemerintah yang seharusnya menyehatkan malah jadi ancaman kesehatan bagi anak-anak. Saya minta aparat hukum segera turun tangan dan usut tuntas,” tegas Dr. Haning dalam keterangannya.
Menurutnya, kasus ini bukan hanya soal keracunan biasa, tetapi menyangkut masa depan dan keselamatan anak-anak sekolah. Ia menilai, kelalaian dalam penyaluran makanan tidak bisa ditoleransi lagi.
📌 Trauma Psikologis dan Gangguan Belajar
Dr. Sam Haning menjelaskan bahwa efek dari kejadian ini bukan hanya pada fisik, tetapi juga menyebabkan trauma psikis pada para siswa.
“Anak-anak ini bisa trauma makan di sekolah. Bisa ganggu proses belajar mereka. Jangan anggap enteng dampak psikologisnya,” katanya.
Ia meminta pihak medis, khususnya rumah sakit dan dokter yang menangani, memberikan penanganan prioritas dengan kualitas terbaik, agar siswa bisa cepat pulih secara fisik dan mental.
🧪 Pentingnya Cek Medis Sebelum Sajikan Makanan
Sam Haning menyoroti kurangnya keterlibatan tim medis dan pengawasan kualitas makanan sebelum disalurkan. Ia menyebut ini sebagai bentuk kelalaian yang tidak boleh terulang.
“Makanan yang masuk ke sekolah harus dicek dulu secara medis. Harus higienis, sesuai standar kesehatan, dan cocok untuk anak-anak. Kalau tidak, risikonya besar sekali,” jelasnya.
Ia menyebut, pihak sekolah, penyedia jasa makanan, dan pengelola program semuanya harus diperiksa untuk mengetahui di mana titik kesalahan dan siapa yang harus bertanggung jawab.
🚨 APH Diminta Bertindak Cepat dan Tegas
Dr. Haning secara langsung meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan.
“APH jangan diam. Jangan tunggu laporan resmi. Ini darurat. Harus ada penyelidikan mendalam, sampai jelas siapa yang salah. Jangan sampai program bagus ini rusak karena kelalaian,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa kejadian serupa juga pernah terjadi di sekolah lain, sehingga perlu langkah preventif dan audit menyeluruh terhadap semua sekolah penerima program makan bergizi gratis.
📣 Program Bagus, Eksekusi Buruk = Bahaya
Ketua PGRI NTT itu menilai, program makan bergizi gratis sebenarnya sangat baik dan mendukung misi menurunkan angka stunting serta memperbaiki gizi pelajar. Namun, tanpa pengawasan dan distribusi yang layak, program tersebut justru menjadi “bom waktu” yang membahayakan anak-anak sekolah.
“Saya sudah pernah sampaikan. Kalau tidak diawasi, bisa fatal. Jangan sampai niat baik jadi bencana,” ujar Haning.
✅ Rekomendasi dari PGRI NTT
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan, PGRI NTT melalui Dr. Sam Haning menyampaikan beberapa rekomendasi:
- Audit total terhadap penyedia dan pengelola makanan di seluruh sekolah.
- Libatkan tim medis atau Dinas Kesehatan untuk pengecekan rutin sebelum makanan disajikan.
- APH segera melakukan penyelidikan dan penindakan tegas kepada pihak yang lalai atau terlibat.
- Pemerintah daerah perlu memperkuat SOP distribusi dan pengawasan program makan bergizi.
“Anak-anak adalah masa depan kita. Jangan biarkan mereka jadi korban karena kelalaian sistem. Sekali lagi saya tekankan: usut tuntas, jangan dibiarkan,” pungkas Dr. Sam Haning.
✒️: kl
