 |
| Ratusan pemilik warung di Maumere menutup usaha mereka sebagai aksi protes terhadap pajak daerah 10 persen yang dianggap memberatkan pelaku UMKM. Aksi damai akan digelar di DPRD Sikka.,(📸: Albert Cakramento) |
Maumere,NTT, 14 Juli 2025 — Suara perlawanan rakyat kecil menggema dari jantung Kota Maumere. Ratusan pemilik warung makan melakukan aksi tutup usaha serentak, sebagai bentuk protes atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Sikka yang mewajibkan pungutan pajak daerah sebesar 10 persen.
Sejak pagi, puluhan ruas jalan tampak lengang. Di depan warung-warung yang biasanya ramai, kini terpampang stiker dan spanduk dengan tulisan besar:
"KAMI MENOLAK PAJAK 10%!"
Pajak Dinilai Tidak Adil, UMKM Menjadi Korban
Aksi ini bukan tanpa alasan. Para pelaku usaha mikro dan kecil menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada realitas UMKM yang tengah berjuang memulihkan ekonomi pasca-pandemi dan krisis harga pokok.
Pengenaan pajak dinilai membebani karena tidak dibebankan kepada konsumen, melainkan langsung ke pemilik usaha.
“Kami bukan tidak mau bayar pajak. Kami siap bayar. Tapi yang jadi masalah, beban konsumen malah dibebankan ke pihak warung dan rumah makan. Itu tidak adil! Jangan jadikan kami tumbal target PAD di saat rakyat sedang susah,” tegas Ifan Baba Hendriques, orator utama aksi.
Puncak Aksi: 15 Juli di DPRD Sikka
Aksi damai ini dijadwalkan memuncak pada Selasa, 15 Juli 2025 pukul 09.00 WITA, bertempat di depan Kantor DPRD Kabupaten Sikka. Ifan Baba Hendriques akan memimpin jalannya aksi bersama Mas Deni, selaku wakil koordinator lapangan.
Mereka menuntut pemerintah untuk membuka ruang dialog yang nyata, serta meninjau ulang sistem pemungutan pajak agar lebih rasional dan adil.
"Kami tidak anti pajak, tapi kami tolak jadi korban ketimpangan kebijakan."
"Warung kami kecil, tapi suara kami besar."
Tuntutan Bukan Penolakan Pajak, Tapi Seruan Keadilan
Aksi ini menegaskan bahwa UMKM tidak menolak pajak, namun menuntut perlakuan yang adil dan kebijakan yang tidak menyudutkan usaha kecil. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, pelaku usaha berharap pemerintah daerah bersikap bijak.
"Kami siap dialog. Tapi kami tidak akan diam jika terus diperas."
"Kebijakan tanpa empati adalah bentuk penindasan struktural."
Rakyat kecil sudah bersuara. Kini, giliran wakil rakyat di DPRD dan Pemkab Sikka untuk menunjukkan, apakah mereka benar-benar berdiri di pihak rakyat.
✒️: Albert Cakramento
