 |
| Dalam rapat Banggar DPRD NTT, Simson Polin dari Fraksi PSI minta pemerintah tidak ragu menagih pajak kendaraan dan galian C untuk mengejar target PAD 2026 sebesar Rp2,8 triliun |
Kupang, NTT -Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa, 5 Agustus 2025, Anggota DPRD dari Fraksi PSI, Simson Polin, mendorong Pemerintah Provinsi agar tidak ragu menagih pajak kendaraan dan galian C sebagai strategi utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia optimis target PAD sebesar Rp2,8 triliun pada tahun anggaran 2026 bisa tercapai dengan ketegasan dan kesadaran kolektif.
Simson menegaskan bahwa potensi penerimaan PAD NTT sangat besar, tetapi masih banyak yang belum digarap maksimal. Menurutnya, dua sektor yang paling strategis adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak dari aktivitas galian C.
“Saya sangat mendukung target Rp2,8 triliun untuk PAD 2026. Tapi itu tidak bisa dicapai kalau kita ragu dan tidak tegas menagih,” tegas Simson di hadapan Sekda, pimpinan OPD, dan anggota Banggar lainnya.
Ia mencontohkan, satu kabupaten di NTT memiliki puluhan ribu kendaraan, dan jika pajaknya rata-rata Rp1,5 juta saja, maka potensi pendapatan daerah bisa mencapai ratusan miliar rupiah.
“Saya sendiri malu, mobil saya pajaknya sudah lewat satu bulan. Jadi, kesadaran ini harus mulai dari diri kita sendiri,” akunya jujur, mengundang senyum para peserta rapat.
Simson juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik penjualan hasil galian C secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin operasional.
“Kalau tidak diberi izin, kita tidak bisa tagih. Tapi kalau dibiarkan, hasil bumi kita dijual seenaknya dan uangnya masuk ke kantong pribadi. Ini bahaya,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah segera mengeluarkan izin eksplorasi dan izin operasional, agar penagihan pajak bisa dilakukan secara sah dan tepat sasaran.
Selain itu, Simson mengusulkan penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Utilitas. Menurutnya, tiang-tiang listrik dan Telkom yang berdiri di jalan provinsi memiliki potensi pungutan yang sah, sebagaimana telah diterapkan di beberapa provinsi lain.
“Itu hak daerah. Jangan sampai kita biarkan begitu saja, padahal ada potensi besar di situ,” ujarnya.
Simson menyebut, jika semua sektor digarap dengan baik, maka target PAD Rp2,8 triliun bukan hanya realistis, tapi bisa terlampaui.
“Kalau kita serius dan tidak mundur, saya yakin tidak ada yang tidak mungkin,” tegasnya.
Menutup pernyataannya di forum Banggar, ia menyampaikan optimisme tinggi terhadap keberhasilan pemerintah provinsi.
“Orang sukses itu biasanya tidak nyaman di awal. Tapi kalau kita nyaman terus, kita tidak akan maju. Sekarang saatnya bergerak,” pungkasnya.
✒️: kl
