 |
| PMKRI Maumere mengultimatum Kejari Sikka agar segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi hibah air. Jika tidak, kantor kejaksaan terancam disegel sebagai bentuk protes keras. |
Maumere,NTT, 2 Agustus 2025 — PMKRI Maumere resmi mengultimatum Kejari Sikka untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah air minum perkotaan yang menyeret Perumda Wairpuan. Kasus yang dilaporkan sejak Juli 2021 ini dinilai ditangani secara lamban dan tidak transparan.
Menurut Ketua Presidium PMKRI Cabang Maumere Santo Thomas Morus, Fabianus Rowa, kasus yang telah diselidiki DPRD dan diserahkan ke kejaksaan sejak awal 2023 tersebut tidak menunjukkan perkembangan berarti hingga saat ini.
“Kami menilai Kejari Sikka tidak profesional! Progres penanganan perkara ini nyaris nihil, padahal sudah berlangsung lebih dari tiga tahun,” tegas Fabianus.
Ia mengingatkan bahwa Kejaksaan wajib membuka informasi kepada publik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-032/A/Ja/08/2010.
PMKRI juga menolak alasan klasik soal kekurangan sumber daya. Fabianus menyebut bahwa bila tidak ada tindakan tegas, Sikka akan menjadi "ladang empuk" bagi para koruptor, sementara Kejaksaan hanya menjadi penonton.
Surat Penyidikan Sudah Keluar, Tapi Belum Ada Tersangka
Presidium Gerakan Masyarakat PMKRI, Johan De Brito Papa Naga, mengungkapkan bahwa Kejari Sikka baru mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-369/N.3.15/fd.I/06/2025 pada 26 Juni 2025, setelah tekanan dari masyarakat sipil.
“Kalau sudah penyidikan, itu artinya ada dugaan kuat tindak pidana korupsi. Sudah sebulan lebih, tapi belum juga ada penetapan tersangka,” tegas Johan.
Ia menambahkan bahwa perkara ini menyangkut hak dasar masyarakat atas air bersih dan tidak boleh dianggap remeh.
Ancaman Penyegelan Kantor Kejari Sikka
PMKRI secara tegas mendesak agar dalam waktu dekat sudah ada penetapan tersangka. Jika tidak, mereka menyatakan siap menyegel sementara Kantor Kejaksaan Negeri Sikka sebagai simbol mosi tidak percaya terhadap penegakan hukum.
“Ini bukan ancaman, tapi bentuk perlawanan moral. Rakyat butuh air, bukan alasan-alasan basi!” pungkas Fabianus.
✒️: Albert Cakramento
