 |
| FRONT Masyarakat Sikka guncang Kantor Bupati, protes keras ketiadaan dokter anestesi di RSUD TC Hillers Maumere yang menelan korban jiwa. |
Maumere,NTT, 31 Oktober 2025 — Suasana depan Kantor Bupati Sikka siang ini memanas. Seorang orator perempuan, Mo’a Popi, berdiri tegak di atas mobil komando dengan pengeras suara di tangan, menyuarakan kemarahan rakyat atas ketiadaan dokter anestesi di RSUD TC Hillers Maumere — situasi tragis yang telah menelan korban jiwa seorang ibu dan bayinya.
Dalam orasinya, Mo’a Popi yang mewakili Front Masyarakat Sikka Menggugat (FRONT), mengecam keras kelambanan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang dinilai abai terhadap hak dasar warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan menyelamatkan nyawa.
“Ketika satu nyawa melayang hanya karena ketiadaan dokter anestesi, itu bukan sekadar kelalaian teknis — itu bukti kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya!” seru Mo’a Popi dengan suara bergetar namun lantang, diiringi pekik solidaritas massa di halaman Kantor Bupati Sikka.
Tuntutan: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab
Dalam orasi yang menggema di tengah panas terik Maumere, Mo’a menegaskan bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ia juga mengutip Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mewajibkan pemerintah daerah menjamin ketersediaan tenaga kesehatan memadai di rumah sakit umum daerah.
“Ketika rumah sakit terbesar di kabupaten ini lumpuh tanpa dokter anestesi, kita harus bertanya: di mana tanggung jawab moral dan hukum pemerintah daerah?” ujarnya tajam.
FRONT Masyarakat Sikka Menggugat menilai, ketiadaan dokter anestesi bukan masalah administratif, melainkan bukti nyata buruknya tata kelola manajemen kesehatan publik di Kabupaten Sikka. Kondisi ini menciptakan situasi darurat medis yang mengancam keselamatan warga, terutama masyarakat kecil yang tidak mampu mencari perawatan ke luar daerah.
Simbol Perlawanan: Dump Truck Batu di Depan Kantor Bupati
Sebagai simbol kemarahan rakyat, massa aksi membawa satu dump truck berisi batu dan menurunkannya di depan gerbang Kantor Bupati Sikka. Aksi itu menjadi bentuk perlawanan simbolik terhadap kebijakan yang dianggap membatu dan tidak berperikemanusiaan.
Mereka mendesak Bupati Sikka segera mengambil langkah konkret dengan menempatkan dokter anestesi tetap di RSUD TC Hillers serta melakukan evaluasi total terhadap sistem rekrutmen dan manajemen rumah sakit.
“Kami tidak akan diam ketika rakyat Sikka harus mati karena kelalaian birokrasi!” tutup Mo’a Popi dengan suara menggelegar, disambut tepuk tangan dan pekik perlawanan dari barisan massa di depan Kantor Bupati Sikka.
Rakyat sudah bersuara — kini bola tanggung jawab ada di tangan pemerintah daerah. Tragedi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemda Sikka untuk segera bertindak sebelum korban berikutnya jatuh. Negara tidak boleh abai ketika nyawa rakyat dipertaruhkan atas kelalaian sistem yang dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi.
✒️: Albert Cakramento
