![]() |
| Simson Polin apresiasi kinerja PUPR NTT, dorong pengawasan, kontraktor lokal, dan prioritas perumahan serta infrastruktur di Rote dan NTT |
Kupang,NTT, 19/1— Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Simson Polin dari Komisi IV memberi apresiasi terhadap capaian dan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD NTT. Dalam pemaparannya, Simson menilai realisasi anggaran dan program pembangunan tahun 2025–2026 menunjukkan kinerja positif dan telah memberi dampak langsung bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Rote Ndao.
Dalam laporan yang disampaikan, Simson menyoroti capaian pendapatan yang mencapai 60,8 persen atau sekitar Rp3,43 miliar dari target Rp5,7 miliar. Ia optimistis target tahun 2026 dapat tercapai bahkan melampaui pencapaian 2025 bila pengawasan, perencanaan, dan teknis pelaksanaan diperkuat.
Selain memuji capaian teknis, Simson memberi catatan pada sektor perumahan rakyat. Ia menilai program Rumah Layak Huni (RLH) dan bantuan serupa dalam Program Rasa Cita merupakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kalau satu desa 10 unit, maka dengan 119 desa di Rote ada peluang 1190 unit,” ujarnya sembari menegaskan pentingnya kalkulasi dan komunikasi antar-instansi agar program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Simson juga menyoroti infrastruktur jalan, termasuk ruas Jalan Baa–Batu Tua dan perbaikan Lete Langga. Meski terjadi sedikit kerusakan akibat hujan, ia menyebut pekerjaan pihak ketiga berjalan baik dan meminta agar perawatan tidak menunggu hingga musim hujan. Ia menambahkan bahwa sejumlah jembatan yang retak perlu ditangani sebelum kerusakan bertambah parah.
Dalam perspektif pemerataan pembangunan, Simson menilai penggunaan kontraktor lokal di Rote menjadi contoh baik yang perlu dipertahankan. Menurutnya, kontraktor lokal telah memiliki kemampuan teknis, termasuk kepemilikan AMP, sehingga dapat diberdayakan untuk proyek strategis tanpa harus mendatangkan kontraktor dari luar daerah. “Ini perlu diperkuat dengan SOP dan pengawasan agar kualitas pekerjaan terjaga,” tegasnya.
Lebih jauh, Simson meminta pemerintah provinsi memperhatikan rumah-rumah masyarakat dengan kondisi lantai tanah, dinding bambu, dan atap daun. Ia menilai intervensi negara dalam penyediaan infrastruktur dasar dan perumahan adalah langkah penting mengurangi ketimpangan sosial di desa-desa terpencil.
Menutup intervensinya, Simson kembali menyampaikan apresiasi kepada Gubernur, Wakil Gubernur, serta jajaran Dinas PUPR NTT atas program dan terobosan yang dinilai baru terjadi dalam periode ini.
Program pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil selalu mendapat tempat dalam politik anggaran. Komisi IV memastikan ruang tersebut tetap dijaga.
✒️: kl
