 |
| Ketua Umum IPF, Joy Sadipun, menegaskan pentingnya skala prioritas pembangunan infrastruktur di Kota Kupang, khususnya perbaikan akses jalan menuju Kantor Camat Alak demi kelancaran pelayanan publik. |
Kupang, NTT, 21 Februari 2026 — IPF mendukung desakan skala prioritas infrastruktur Kupang yang disuarakan Anggota DPRD Kota Kupang, Yafet Horo. Dukungan ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Kupang harus benar-benar berbasis kebutuhan mendesak masyarakat, bukan sekadar rutinitas proyek tahunan.
Menurut Ketua Umum IPF, Joy Sadipun, Wali Kota Kupang harus jeli dan bijak dalam menentukan titik pembangunan berdasarkan skala prioritas. Ia menegaskan bahwa kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan urgensi dan dampak langsung terhadap pelayanan publik.
“Salah satu contoh adalah akses jalan menuju Kantor Camat Alak yang sangat memprihatinkan. Jika akses jalan rusak, maka otomatis pelayanan publik akan terhambat,” tegas Joy.
IPF menilai, infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, tetapi urat nadi pelayanan pemerintahan. Ketika akses menuju kantor camat rusak, dampaknya meluas pada pelayanan administrasi kependudukan, pengurusan surat-menyurat, hingga berbagai layanan sosial lainnya. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat roda pemerintahan di tingkat kecamatan dan merugikan masyarakat secara langsung.
Dukungan terhadap Yafet Horo dinilai sebagai langkah konkret dalam fungsi pengawasan DPRD. IPF berharap dorongan ini mampu mengawal kebijakan Pemerintah Kota Kupang agar pembangunan jalan, khususnya akses vital menuju pusat pelayanan publik, dijadikan prioritas tahun ini.
Lebih jauh, IPF menekankan bahwa skala prioritas pembangunan harus disusun berdasarkan data lapangan, tingkat urgensi, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Tanpa perencanaan yang tepat, pembangunan berisiko tidak menjawab persoalan mendasar warga.
IPF juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada keberanian dalam menentukan prioritas yang tepat. Infrastruktur dasar seperti jalan akses pelayanan publik harus menjadi perhatian utama sebelum proyek-proyek lain yang bersifat pelengkap.
Dengan komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah kota, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kupang berjalan lebih terarah, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
✒️: kl
