 |
| Sherly Tade, Kordinator Umum IPF, menyampaikan kritik terhadap kinerja Bupati Kupang yang dinilai hanya 3 dari 10, terkait rapat di Maxx Coffee di tengah belum dibayarkannya gaji P3K, Sabtu (28/03/2026). |
Keputusan Bupati Kupang menggelar rapat di Maxx Coffee menuai kritik keras. Kordinator Umum IPF, Sherly Tade, kepada media ini melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 28 Maret 2026, menyoroti langkah tersebut di tengah persoalan gaji P3K Kupang yang belum dibayarkan.
Kupang, NTT — Kordinator Umum IPF, Sherly Tade, kepada media ini melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 28 Maret 2026, secara tegas mengkritik langkah Bupati Kupang rapat di Maxx Coffee yang dinilai tidak tepat di tengah kondisi masyarakat.
Menurut Sherly, sebagai kepala daerah, bupati seharusnya fokus menyelesaikan persoalan mendesak, bukan justru menggelar pertemuan di tempat yang terkesan santai.
Masalah utama yang disoroti adalah gaji P3K Kupang yang belum dibayarkan. Sherly menegaskan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
“Ini bukan soal kecil. Ini menyangkut hak orang banyak. Harusnya menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sherly Tade menilai kinerja Bupati Kupang masih jauh dari harapan masyarakat.
Ia bahkan menyebut, jika diukur dalam skala sederhana, kinerja bupati hanya berada di angka 3 dari 10.
Penilaian ini muncul karena persoalan utama belum terselesaikan, sementara masalah lain terus bermunculan.
Kegiatan rapat di kafe juga dinilai publik sebagai bentuk ketidaksensitifan.
“Jangan sampai terkesan lebih memilih healing ngopi di mall, sementara masyarakat masih menunggu kepastian,” ujarnya.
IPF menilai pemerintah daerah belum menunjukkan skala prioritas yang jelas dalam menjalankan program kerja.
Masalah yang ada seharusnya diselesaikan secara tuntas sebelum beralih ke persoalan lain.
Polemik ini menegaskan pentingnya kepekaan pemimpin dalam membaca situasi. Di tengah tekanan masyarakat, keputusan kecil pun bisa berdampak besar pada kepercayaan publik.
Rakyat tidak menilai dari tempat rapat.
Rakyat menilai dari hasil kerja.
Ketika hak belum dibayar, itu yang harus diutamakan.
Kepercayaan publik dibangun dari tindakan, bukan sekadar pertemuan.
✒️: kl
