 |
| Ketua Pertina NTT, Dr. Sam Haning, SH., MH, memberikan keterangan kepada awak media di Kota Kupang, Jumat (17/4/2026), terkait dugaan penyalahgunaan anggaran negara dan rencana pelaporan ke KPK serta BPK. |
Kota Kupang, NTT —Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Sam Haning, SH., MH, secara tegas meminta dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media di Kota Kupang, Jumat (17/4/2026), menyusul dugaan adanya penggunaan anggaran pemerintah yang disalurkan kepada organisasi yang tidak memiliki legal standing atau tidak diakui negara.
Sam Haning menegaskan bahwa penggunaan uang negara harus tepat sasaran dan hanya diberikan kepada organisasi resmi yang sah secara hukum.
Ia mengingatkan bahwa jika anggaran negara digunakan oleh organisasi yang tidak memiliki dasar hukum, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum serius.
“Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah melalui organisasi yang tidak memiliki legal standing, itu bisa bermasalah secara hukum,” tegasnya.
Menurutnya, jika persoalan ini ditelusuri lebih lanjut melalui proses audit dan penyelidikan, maka banyak pihak berpotensi ikut terseret, termasuk atlet, pelatih, maupun pengurus organisasi.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan anggaran tersebut.
Sam Haning juga menyoroti adanya praktik penerbitan kartu keanggotaan dari organisasi yang tidak sah, yang dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan dan konflik di lapangan.
Ia menegaskan bahwa dalam cabang olahraga tinju, hanya kepengurusan resmi PB Pertina yang diakui.
“Kami hanya mengakui kepengurusan PB Pertina yang sah. Di luar itu tidak diakui,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sam Haning mengungkapkan bahwa dirinya akan segera melayangkan surat resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK untuk meminta audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran di Kemenpora.
Ia menargetkan laporan tersebut akan disampaikan dalam waktu dekat.
“Saya akan menyampaikan surat ke KPK dan BPK untuk melakukan audit. Periksa siapa saja yang terlibat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga integritas penggunaan anggaran negara serta memastikan tata kelola olahraga berjalan sesuai aturan.
Pernyataan ini menjadi sorotan karena berpotensi membuka persoalan baru terkait tata kelola organisasi olahraga dan penggunaan anggaran negara di tingkat nasional.
✒️: kl
