 |
| Suasana pertemuan Komisi IV DPRD Provinsi NTT bersama pihak Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Senin (27/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD NTT mengusulkan peningkatan status sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional serta penambahan program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk wilayah Rote Ndao, Kupang, dan daerah lainnya di NTT. |
Jakarta, 27 April 2026 —Dorongan peningkatan status jalan di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menguat. Anggota Komisi IV DPRD NTT dari PSI, Simson Polin, menegaskan bahwa sejumlah ruas jalan di NTT sudah saatnya ditingkatkan menjadi jalan nasional, sekaligus mendorong penambahan program Inpres Jalan Daerah (IJD), khususnya di wilayah Rote Ndao dan Kabupaten Kupang.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi IV DPRD NTT ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta.
Menurut Simson, peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban fiskal daerah yang selama ini terbatas dalam menangani pembangunan infrastruktur.
“Peningkatan status jalan ini dilakukan setiap lima tahun sesuai aturan. Terakhir tahun 2022, sehingga peluang berikutnya pada 2027. Kami berharap usulan dari NTT bisa menjadi prioritas,” ujarnya.
Selain mendorong nasionalisasi jalan, Komisi IV juga mengusulkan penambahan ruas melalui program IJD di sejumlah wilayah di NTT.
Untuk Kabupaten Rote Ndao, ruas jalan yang diusulkan meliputi:
- Pantai Baru menuju Rote Selatan (lanjutan karena belum tuntas)
- Rote Tengah menuju Pantai Baru
- Lobalain menuju Rote Selatan
Sementara di Kabupaten Kupang, usulan difokuskan pada:
Nekamese menuju Amarasi Barat, termasuk ruas Jalan Ikan Foti yang saat ini dalam kondisi rusak
“Total ada empat ruas yang kami dorong, tiga di Rote dan satu di Kabupaten Kupang,” jelas Simson.
Tak hanya itu, usulan penambahan IJD juga mencakup wilayah lain seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan (Pulau Timor), Pulau Flores, Pulau Sumba, hingga Kabupaten Alor.
Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan kabar baik terkait alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan diluncurkan tahun ini. Dana tersebut diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
Simson menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak luas, tidak hanya pada konektivitas wilayah, tetapi juga pada penguatan ketahanan pangan dan energi.
“Dengan infrastruktur yang baik, distribusi hasil pertanian akan lebih lancar. Ini penting untuk mendukung ketahanan pangan dan energi di daerah,” tegasnya.
Komisi IV DPRD NTT memastikan akan terus mengawal seluruh usulan tersebut agar dapat menjadi prioritas pemerintah pusat pada tahun 2027 mendatang.
Upaya ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
✒️: kl
