Kupang, NTT, 25 Mei 2026 — Dugaan tindakan brutal aparat saat pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di Kabupaten Sikka mendapat sorotan keras dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nusa Tenggara Timur. DPD GMNI NTT mendesak Propam segera bertindak dan memeriksa oknum anggota Polres Sikka yang diduga melakukan kekerasan terhadap kader GMNI Cabang Sikka saat aksi pada 21 Mei 2026 lalu.
DPD GMNI NTT menilai tindakan pemukulan terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi di ruang publik merupakan bentuk kekerasan negara yang mencederai demokrasi dan memperlihatkan watak represif aparat terhadap gerakan kritis mahasiswa.
Ketua DPD GMNI NTT, Bonevantura Goan, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi karena demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang, bukan ancaman yang harus dibungkam dengan kekerasan.
“DPD GMNI NTT mengecam keras tindakan brutal oknum anggota Polres Sikka yang melakukan pemukulan terhadap kader GMNI saat menyampaikan aspirasi. Aparat kepolisian seharusnya menjadi pelindung demokrasi, bukan pelaku intimidasi terhadap rakyat dan mahasiswa,” tegas Bonevantura dalam pernyataan resminya.
Menurutnya, tindakan represif aparat dalam pengamanan aksi menunjukkan masih kuatnya pendekatan kekuasaan yang anti kritik dan anti gerakan rakyat. Jika praktik kekerasan terhadap mahasiswa terus dibiarkan, maka demokrasi hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
Pernyataan keras tersebut secara langsung diarahkan kepada Polres Sikka dan Kapolres Sikka sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan aksi demonstrasi tersebut. Bonevantura mendesak agar dilakukan pemeriksaan secara transparan dan penindakan tegas terhadap anggota yang terlibat dalam dugaan kekerasan terhadap kader GMNI Cabang Sikka.
Selain itu, DPD GMNI NTT juga meminta Polda NTT dan Divisi Propam Polda NTT tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat di lapangan.
“Kapolda NTT harus turun tangan. Jangan biarkan institusi kepolisian kehilangan legitimasi di mata rakyat karena membiarkan praktik represif terus terjadi terhadap mahasiswa,” lanjut Bonevantura.
DPD GMNI NTT juga menegaskan akan terus mengawal proses hukum dan advokasi terhadap kader GMNI Sikka yang menjadi korban dugaan kekerasan aparat.
Mereka memastikan gerakan mahasiswa tidak akan mundur hanya karena intimidasi dan tindakan represif.
Bagi GMNI, tindakan pemukulan terhadap kader saat demonstrasi bukan sekadar persoalan individu, melainkan ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan ruang demokrasi di Nusa Tenggara Timur.
✒️: Albert Cakramento/***
