Maumere, NTT — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sikka yang terus menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaan aset daerah mulai menuai sorotan tajam dari pelaku UMKM dan masyarakat lokal.
Pengelolaan sejumlah aset strategis seperti kawasan Taman Kota Monumen Tsunami Maumere hingga sistem parkir dinilai menjadi gambaran semakin besarnya ketergantungan pemerintah terhadap investor swasta.
Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sikka (AKUSIKKA), Sherly Irawati Soesilo, mempertanyakan langkah Pemkab Sikka yang memilih menyerahkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga, padahal konsep pengelolaan disebut telah lebih dahulu disusun oleh masyarakat lokal bersama Karang Taruna Kelurahan Kota Baru.
“Konsep dan rancangan sebenarnya sudah dibuat oleh Karang Taruna bersama UMKM dan sudah dipresentasikan ke Pemda. Namun mengapa justru pengelolaannya diserahkan ke pihak ketiga? Ini bentuk ketidakpercayaan kepada masyarakat sendiri,” tegas Sherly kepada media, Rabu (13/5/2026).
Menurut Sherly, alasan keterbatasan anggaran daerah tidak dapat terus dijadikan dasar untuk menyerahkan pengelolaan aset kepada investor. Ia menilai pemerintah seharusnya mulai membangun kemandirian ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi internal dan memberdayakan pelaku usaha lokal secara bertahap.
“Gerakan pemberdayaan UMKM bisa dimulai sesuai kemampuan daerah. Jangan semua diserahkan ke swasta,” ujarnya.
Sherly juga menegaskan bahwa AKUSIKKA bukan organisasi kecil. Saat ini, anggota yang tergabung di dalam AKUSIKKA disebut mencapai kurang lebih 300 orang yang terdiri dari berbagai pelaku usaha kecil, menengah, dan ekonomi kreatif di Kabupaten Sikka.
Menurutnya, jumlah tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki potensi dan kekuatan besar untuk dilibatkan langsung dalam pengelolaan aset maupun ruang ekonomi daerah.
Ia juga mengkritik produktivitas birokrasi di lingkup Pemkab Sikka. Dengan jumlah ASN dan tenaga P3K yang cukup besar, pemerintah dinilai sebenarnya mampu mengelola berbagai sektor strategis secara mandiri tanpa harus berbagi keuntungan dengan pihak luar.
“Kalau dikelola sendiri, hasilnya bisa dipakai untuk membayar honor pegawai dan memperkuat PAD. Bukan malah dibagi ke pihak luar,” tambahnya.
Sherly menegaskan, ketergantungan terhadap investor untuk sektor-sektor yang dianggap mudah dikelola sendiri justru berpotensi membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) hilang sia-sia.
“Kalau hal-hal mudah yang sebenarnya bisa dikelola sendiri oleh pemerintah daerah masih mengandalkan investor, maka banyak PAD yang akhirnya terbuang percuma,” tegasnya lagi.
Menurutnya, Pemkab Sikka perlu mulai membangun sistem pengelolaan mandiri dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang sudah ada di internal pemerintahan.
Ia mempertanyakan arah kebijakan daerah apabila hampir seluruh pengelolaan strategis selalu melibatkan pihak ketiga.
“Daerah ini punya banyak ASN dan tenaga kerja. Kalau semuanya tetap diserahkan ke investor, lalu pemerintah mau belajar mandiri kapan?” katanya.
Selain itu, Sherly menilai pola kerja sama investasi jangka panjang berpotensi mempersempit ruang hidup pelaku usaha lokal dan UMKM di daerah sendiri.
“Cara-cara seperti ini tidak efektif. Tenaga kerja di pemerintahan menumpuk, tetapi tetap menggunakan jasa orang lain. Lama-lama usaha lokal bisa gulung tikar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti minimnya ruang usaha berkelanjutan bagi UMKM di Kabupaten Sikka. Menurutnya, hingga kini ruang ekonomi yang benar-benar diberikan kepada pelaku usaha kecil masih sangat terbatas dan belum dikelola secara profesional.
“Sejauh ini ruang untuk UMKM hanya Car Free Night, itu pun belum berjalan maksimal dan profesional,” kritiknya.
Pernyataan keras Ketua AKUSIKKA tersebut kini memantik perhatian publik dan memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah kerja sama pihak ketiga benar-benar menjadi strategi meningkatkan PAD, atau justru menjadi tanda bahwa pemerintah mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan masyarakat dan potensi daerahnya sendiri?
✒️: Albert Cakramento
