TTU, NTT, 26 Mei 2026 — Tani Merdeka Indonesia bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Nusa Tenggara Timur turun langsung menemui Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) guna membahas berbagai persoalan serius yang selama ini dikeluhkan para petani, mulai dari kelangkaan pupuk, keterbatasan benih, minimnya alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga krisis air bersih yang semakin memberatkan sektor pertanian di daerah tersebut.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Karterker HKTI NTT Fransiskus C. Teda dan Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia NTT Kristoforus Haki, SKM, yang turut didampingi Ketua Tani Merdeka Indonesia Kabupaten TTU Abrão Da Costa.
Dalam forum diskusi bersama para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), berbagai persoalan mendasar diungkap secara terbuka. Para peserta menilai kondisi pertanian di TTU membutuhkan perhatian serius dari semua pihak agar kesejahteraan petani dapat ditingkatkan.
“Pertanian merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Karena itu, nasib petani harus menjadi perhatian bersama,” ungkap salah satu peserta kegiatan.
Selain mendengar langsung keluhan para penyuluh dan petani, rombongan juga membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten TTU.
Sekretaris Tani Merdeka Indonesia TTU Paulinus Lake Feka dan Bendahara Christianzen Novelino Naisoko turut hadir bersama seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten TTU.
Dalam pertemuan tersebut, perhatian terhadap kesejahteraan penyuluh pertanian juga menjadi sorotan penting. Para peserta menilai PPL merupakan ujung tombak pendamping petani yang selama ini bekerja langsung di lapangan namun masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Hasil dari kunjungan tersebut di antaranya terciptanya penguatan koordinasi antar lembaga, pertukaran informasi terkait pembangunan sektor pertanian, serta upaya bersama mencari solusi atas berbagai persoalan yang dialami petani TTU.
Kegiatan berlangsung aman dan lancar tanpa kendala berarti. Para peserta berharap kunjungan itu tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan mampu melahirkan kebijakan nyata yang benar-benar berpihak kepada petani kecil di Kabupaten Timor Tengah Utara.
