JAKARTA – Peristiwa pengejaran kendaraan dinas Bupati Sikka oleh puluhan pedagang Pasar Alok usai rapat di Kantor DPRD Kabupaten Sikka pada Kamis (11/6/2026) mendapat perhatian serius dari Perhimpunan Mahasiswa Maumere Jakarta (PMMJ). Organisasi mahasiswa asal Kabupaten Sikka itu menilai kejadian tersebut merupakan alarm krisis komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa.
Bagi PMMJ, aksi spontan para pedagang mencerminkan akumulasi kekecewaan dan kegelisahan masyarakat yang merasa aspirasi mereka belum sepenuhnya mendapat ruang dialog yang memadai dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kehidupan dan mata pencaharian mereka.
Kabid Kajian dan Aksi Strategis PMMJ, Gregorius Dhosando, mengatakan bahwa dalam prinsip pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada pelayanan publik, komunikasi yang terbuka menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, pedagang Pasar Alok bukan sekadar kelompok yang terdampak kebijakan penataan pasar, melainkan bagian penting dari denyut ekonomi rakyat yang selama ini menopang aktivitas perdagangan di Kabupaten Sikka.
"Peristiwa ini harus dilihat sebagai pesan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah. Terlepas dari alasan Bupati yang memiliki agenda lain, persepsi yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan adanya jarak komunikasi yang perlu segera diperbaiki," kata Gregorius dalam keterangan tertulis yang diterima media, Minggu (14/6/2026).
PMMJ menilai kepercayaan publik merupakan modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika masyarakat merasa tidak didengar, maka ruang dialog akan semakin menyempit dan berpotensi melahirkan ketegangan sosial yang tidak diinginkan.
Karena itu, organisasi tersebut mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat kecil, harus dibangun melalui proses komunikasi yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.
Menurut Gregorius, masyarakat tidak hanya menunggu solusi atas persoalan lapak dagangan maupun penataan Pasar Alok, tetapi juga mengharapkan kehadiran pemimpin yang bersedia mendengar secara langsung aspirasi rakyat.
"Rakyat ingin merasa dilibatkan dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Kehadiran pemimpin untuk mendengar secara langsung sering kali menjadi bagian penting dalam membangun rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah," ujarnya.
Menyikapi situasi tersebut, PMMJ menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sikka dan para pemangku kepentingan.
Pertama, Pemerintah Kabupaten Sikka diminta segera membuka ruang dialog yang terbuka, inklusif, dan berkelanjutan dengan seluruh pedagang Pasar Alok yang terdampak kebijakan penataan pasar.
Kedua, Bupati Sikka diharapkan dapat memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat guna menghindari berbagai persepsi yang berkembang dan mencegah munculnya kesalahpahaman yang semakin meluas.
Ketiga, DPRD Kabupaten Sikka didorong untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan mediasi agar setiap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan keberlanjutan usaha masyarakat kecil.
Selain itu, PMMJ juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan penyelesaian persoalan melalui dialog yang konstruktif serta menghindari tindakan yang berpotensi memperkeruh suasana.
Gregorius menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui kewenangan dan kekuasaan semata, melainkan melalui keterbukaan, kehadiran, dan kesediaan pemimpin untuk mendengar suara rakyat.
"Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang jauh dari rakyat, melainkan pemerintah yang hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan. Kepercayaan publik lahir dari komunikasi yang baik dan keberanian untuk mendengar," tutupnya.
✒️: PMMJ/Albert Cakramento
