Maumere, NTT— Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sikka menyoroti persoalan “mobil bor” yang dikaitkan dengan pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Sikka.
Sorotan tersebut disampaikan dalam aksi evaluasi aparat penegak hukum (APH) di halaman Polres Sikka, Selasa (1/9/2026).
GMNI mendesak Polres Sikka memberikan kejelasan terkait penanganan persoalan tersebut.
Jika ditemukan indikasi penyimpangan atau tindak pidana yang berpotensi merugikan keuangan negara, mahasiswa meminta aparat mengambil langkah hukum.
“Kalau memang ada indikasi korupsi di PUPR, polisi harus berani mengambil langkah hukum. Jangan dibiarkan,” tegas massa aksi.
Mahasiswa juga mempertanyakan keberadaan dan penggunaan mobil bor, termasuk pihak yang bertanggung jawab serta dasar penggunaannya dalam pekerjaan yang berkaitan dengan PUPR.
GMNI menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Setiap dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan bukti hukum.
Sementara itu, Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno, saat dikonfirmasi media ini dalam wawancara, mengatakan persoalan “mobil bor” masih dalam proses penanganan oleh pihak kepolisian. “Masih dalam proses penanganan,” ujar AKBP Bambang Supeno.
Ia menegaskan, proses tersebut masih berjalan dan akan ditindaklanjuti sesuai fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
GMNI memastikan persoalan “mobil bor” akan terus dikawal hingga ada kejelasan mengenai proses penanganannya.
✒️: Albert Cakramento
