Kupang, NTT, 8 September 2026 — Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Junaidin Mahasan, meminta Pemerintah Provinsi NTT memperpanjang status tanggap darurat bencana gempa bumi di sejumlah wilayah terdampak di Flores.
Permintaan tersebut disampaikan Junaidin dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III Tahun 2025/2026 dan Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2026/2027.
Junaidin mengatakan, status tanggap darurat berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 305 Tahun 2026 diperpanjang hingga 12 September 2026. Namun, menurut dia, masih terdapat masyarakat yang belum dapat kembali ke rumah karena tempat tinggal mereka mengalami kerusakan berat.
Ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada wilayah yang kondisi warganya masih membutuhkan penanganan darurat.
“Karena ada beberapa daerah yang memang sekarang masih di tenda pengungsian karena mereka sudah tidak punya rumah untuk kembali,” ujar Junaidin dalam rapat tersebut.
Ia mencontohkan kondisi warga di Kecamatan Lampalera Utara, khususnya Desa Satarkampas. Menurutnya, terdapat dua dusun yang rumah-rumahnya disebut mengalami kerusakan hingga tidak dapat dihuni kembali.
“Yang 100 persen itu rumahnya sudah tidak bisa dihuni lagi, sehingga mereka sekarang sudah tidak bisa kembali ke rumah,” katanya.
Karena itu, Junaidin meminta Pemerintah Provinsi NTT memperpanjang status tanggap darurat untuk wilayah-wilayah tertentu yang masih membutuhkan penanganan khusus.
Selain persoalan tempat tinggal, Junaidin juga menyoroti dampak gempa terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak dan mahasiswa dari daerah terdampak.
Ia meminta Pemerintah Provinsi NTT berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Menurut Junaidin, banyak orang tua mahasiswa di daerah terdampak kehilangan rumah dan sumber pendapatan. Kondisi tersebut membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak yang sedang berada di daerah rantauan.
“Mereka sudah tidak punya rumah bahkan sudah tidak punya pendapatan, sehingga sulit bagi mereka untuk mengirim uang untuk biaya pendidikan mereka,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta adanya kebijakan untuk meringankan biaya pendidikan mahasiswa terdampak, terutama Uang Kuliah Tunggal (UKT) maupun SPP.
“Jika boleh diberikan beasiswa khusus untuk mereka,” kata Junaidin.
Junaidin juga meminta Pemerintah Provinsi NTT memperhatikan mahasiswa terdampak yang saat ini berada di berbagai daerah, termasuk Kota Kupang, Sulawesi, Jakarta, Surabaya, dan Mataram.
Ia mengaku menerima keluhan langsung dari sejumlah mahasiswa yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah keluarga mereka terdampak gempa.
“Pak Jun, Pak Dewan, kami sudah tidak punya uang untuk beli beras, kami tidak ada uang untuk bayar kos, mohon untuk dibantu,” kata Junaidin, mengutip keluhan mahasiswa yang menghubunginya.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu segera direspons karena mahasiswa terdampak juga menjadi bagian dari masyarakat yang mengalami dampak bencana.
Junaidin juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan bantuan bencana kepada Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp40 miliar.
Persoalan pendataan korban gempa juga menjadi perhatian Junaidin.
Ia meminta Pemerintah Provinsi NTT berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan pendataan ulang terhadap rumah-rumah warga terdampak.
Menurutnya, masih terdapat laporan masyarakat mengenai data kerusakan rumah yang dinilai belum akurat.
“Jangan sampai ada warga miskin yang rumahnya sudah hancur, ada keluarga miskin yang memang sudah tidak punya mata pencaharian. Jangan hanya karena administrasi data mereka tidak terakomodasi,” tegasnya.
Junaidin juga menyinggung penggunaan kategori desil dalam pendataan penerima bantuan. Ia meminta agar persoalan tersebut tidak menjadi penghambat bagi warga yang benar-benar terdampak untuk memperoleh bantuan.
Dalam penyampaiannya, Junaidin juga mengungkapkan pengalaman kehilangan anggota keluarga akibat bencana.
Ia mengatakan terdapat sejumlah anggota keluarganya, mulai dari tante, bibi hingga sepupu, yang meninggal dunia. Ia juga menyebut dua orang kembali meninggal dalam waktu terakhir.
Pengalaman tersebut, kata dia, menjadi bagian dari luka yang dirasakan masyarakat Flores akibat bencana.
“Kami memang mungkin kehilangan rumah. Kami mungkin kehilangan harta. Sebagian dari kami kehilangan orang yang dicintai,” ujarnya.
Namun, Junaidin menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki harapan untuk membangun kembali kehidupan mereka.
“Tetapi di balik sebuah kehilangan ada satu hal yang menjadi hak kami. Kami punya harapan agar kami bisa tinggal di tempat yang aman,” katanya.
Ia mengakui luka akibat bencana tidak akan cepat sembuh. Namun, menurutnya, masyarakat harus bersama-sama bangkit dari puing-puing dan kondisi pengungsian.
“Air mata kami akan membangun kembali kehidupan kami. Sehingga kami membutuhkan sentuhan dan perhatian dari Pemerintah Provinsi,” pungkasnya.
✒️: kl
