Paser, Kaltim, 7 September 2026 — Pertalite langka di Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kelangkaan BBM bersubsidi tersebut membuat antrean kendaraan di sejumlah SPBU mengular hingga ratusan meter, sementara warga yang tidak ingin menunggu berjam-jam terpaksa membeli Pertalite melalui pedagang eceran dengan harga mencapai Rp16.000 per liter.
Kondisi ini membuat masyarakat resah. Warga harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite dengan harga resmi di SPBU. Bahkan, sebagian warga disebut harus pulang tanpa membawa BBM karena stok lebih dahulu habis.
Antrean panjang menjadi pemandangan yang kembali terjadi ketika pasokan Pertalite di sejumlah SPBU tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kendaraan roda dua maupun roda empat harus berbaris panjang untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Panjang antrean bahkan disebut mencapai ratusan meter.
Bagi warga yang menggunakan kendaraan sebagai sarana bekerja, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan menunggu. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja harus tersita karena mereka harus berburu BBM.
Situasi semakin membuat warga kecewa ketika setelah mengantre cukup lama, stok Pertalite justru habis sebelum kendaraan mereka mendapatkan giliran.
Di tengah sulitnya mendapatkan Pertalite di SPBU, kebutuhan masyarakat terhadap BBM tetap berjalan.
Warga yang tidak mampu menunggu antrean panjang akhirnya memilih membeli Pertalite dari pedagang eceran.
Namun, pilihan tersebut membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar.
Harga Pertalite eceran di Tanah Grogot disebut berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter, sementara harga di SPBU berada di kisaran Rp10.000 per liter.
Selisih harga tersebut cukup besar bagi masyarakat yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk bekerja maupun menjalankan aktivitas ekonomi.
Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab kelangkaan Pertalite dan bagaimana BBM bersubsidi tersebut didistribusikan hingga ke tingkat konsumen.
Kelangkaan Pertalite juga membuat masyarakat menyoroti dugaan aktivitas pengetapan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU.
Oknum tertentu diduga membeli Pertalite dalam jumlah besar menggunakan jeriken maupun tangki yang telah dimodifikasi untuk kemudian dijual kembali.
Dugaan praktik tersebut menjadi perhatian karena masyarakat umum justru harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Meski demikian, dugaan mengenai adanya pengetapan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penindakan oleh pihak berwenang.
Masyarakat meminta pengawasan terhadap distribusi Pertalite diperketat, terutama terhadap pembelian dalam jumlah tidak wajar.
Jika ditemukan pelanggaran, warga berharap aparat penegak hukum melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan antrean dan dugaan pengetapan, masyarakat juga meminta pemerintah dan pihak terkait mengevaluasi ketersediaan Pertalite di Tanah Grogot.
Salah satu faktor yang dinilai turut memengaruhi peningkatan kebutuhan adalah perbedaan harga antara Pertalite dan BBM nonsubsidi.
Sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi disebut dapat beralih menggunakan Pertalite karena pertimbangan harga.
Jika peningkatan kebutuhan tersebut tidak diikuti pasokan yang memadai, kelangkaan dikhawatirkan kembali terjadi.
Karena itu, warga meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Masyarakat juga berharap ada keterbukaan informasi mengenai ketersediaan dan jadwal pasokan Pertalite di SPBU.
Informasi yang jelas dinilai penting agar warga tidak datang dan menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean tanpa kepastian.
Pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi juga dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh.
Pengawasan tidak hanya menyasar konsumen, tetapi juga proses distribusi hingga penyaluran di tingkat SPBU.
Masyarakat ingin memastikan Pertalite bersubsidi benar-benar dapat dinikmati oleh warga yang berhak, bukan justru lebih mudah diperoleh melalui jalur eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Sebab, ketika Pertalite sulit diperoleh di SPBU, tetapi tersedia di tingkat eceran dengan harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter, persoalan distribusi BBM bersubsidi kembali menjadi pertanyaan publik.
Kini masyarakat Tanah Grogot menunggu langkah nyata pemerintah, pihak terkait, dan aparat penegak hukum untuk memastikan ketersediaan Pertalite serta menertibkan apabila ditemukan praktik yang merugikan masyarakat.
Warga berharap antrean ratusan meter dan harga Pertalite eceran yang menembus Rp16 ribu per liter tidak terus menjadi pemandangan sehari-hari.
