Jakarta, — Bupati Rote Ndao Paulus Henuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta untuk membahas percepatan pembangunan K-SIGN dan agenda pembangunan kelautan di Rote Ndao. Usai pertemuan tersebut, Paulus menyampaikan pesan tegas bahwa pemerintah daerah bersama pihak terkait sepakat melawan setiap upaya yang dinilai dapat menghambat pembangunan, termasuk upaya menggagalkan PSN di Rote Ndao.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (28/9/2026). Paulus menyampaikan perkembangan pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) sekaligus sejumlah persoalan strategis yang masih perlu dikawal dan dikoordinasikan bersama pemerintah pusat.
Menurut Paulus, Menteri KKP memberikan dukungan terhadap pembangunan dan penyelesaian K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao.
“Bapak Menteri menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan dan penyelesaian K-SIGN,” ujar Paulus.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan lahan yang berkaitan dengan pembangunan K-SIGN juga menjadi bagian pembahasan.
Paulus menyebut koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu diperkuat untuk mendukung penyelesaian persoalan yang masih muncul di lapangan.
Pembahasan ini berlangsung ketika persoalan kompensasi lahan K-SIGN kembali menjadi perhatian. Sehari sebelum pertemuan, salah seorang pemilik lahan dilaporkan membongkar tanggul di area proyek K-SIGN dan menyampaikan keberatan terkait kompensasi. Pemilik lahan dan pemerintah daerah memiliki versi berbeda mengenai persoalan tersebut.
Sementara itu, KKP menyatakan proses pengadaan tanah K-SIGN dilakukan secara bertahap dan transparan, dengan penilaian bidang tanah dan aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Usai pertemuan dengan Menteri KKP, Paulus menyampaikan sikapnya terhadap pihak yang menurutnya berupaya menghambat pembangunan di Rote Ndao.
“Kami sepakat untuk melawan setiap oknum yang berniat jahat agar pembangunan di Rote Ndao tidak terjadi, termasuk upaya menggagalkan PSN di Rote Ndao.” tegas Paulus.
Paulus juga menyinggung adanya pihak tertentu yang menurutnya berupaya menggagalkan pembangunan K-SIGN melalui penyampaian informasi yang disebutnya tidak benar kepada Menteri KKP.
Pernyataan mengenai pihak yang disebut berupaya menggagalkan pembangunan tersebut merupakan klaim Bupati Paulus Henuk. Dalam keterangannya, ia tidak merinci identitas pihak yang dimaksud maupun bukti atas dugaan tersebut.
Paulus meminta persoalan pembangunan tidak dipolitisasi dan mendorong pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mengedepankan gagasan dalam menyikapi pembangunan Rote Ndao.
K-SIGN merupakan program KKP yang dikembangkan sebagai kawasan sentra industri garam nasional di Rote Ndao.
KKP menyebut Tahap I K-SIGN seluas 616 hektare telah rampung dan disiapkan memasuki fase produksi. Sementara Tahap II mencakup pengadaan tanah seluas 751 hektare serta pembangunan infrastruktur pendukung. Setelah seluruh tahapan selesai, kawasan tersebut diproyeksikan mencapai 1.367 hektare.
KKP juga menyebut K-SIGN diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir, membuka lapangan kerja, serta mendukung target swasembada garam nasional.
Selain K-SIGN, pertemuan Paulus dengan Menteri KKP membahas pengembangan kawasan kampung nelayan di Rote Ndao.
Dari tujuh lokasi yang diajukan pemerintah daerah, Papela dan Oenggae disebut akan menjadi dua lokasi yang segera dikembangkan. Lima lokasi lainnya direncanakan dilakukan secara bertahap.
Konsep kampung nelayan tersebut diarahkan untuk dikembangkan menjadi Kampung Lautra, dengan penataan kawasan pesisir, penguatan aktivitas nelayan, serta pengembangan peluang ekonomi masyarakat.
Pengembangan ekosistem pesisir juga menjadi bagian dari konsep KKP dalam pembangunan K-SIGN, termasuk infrastruktur produksi, akses logistik dan fasilitas pendukung masyarakat pesisir.
Pertemuan dengan Menteri KKP menjadi bagian dari upaya Pemkab Rote Ndao memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengawal program strategis di daerah.
Sebelumnya, Pemkab Rote Ndao juga telah melakukan sejumlah pertemuan dengan jajaran KKP untuk membahas pengadaan lahan dan percepatan K-SIGN. Pemerintah daerah menyatakan koordinasi tersebut diperlukan agar tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Rote Ndao menyatakan akan terus mengawal pembangunan K-SIGN dan pengembangan kawasan pesisir, sembari mendorong penyelesaian persoalan yang masih muncul melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta pihak terkait.
✒️: kl
